Tuturpedia.com – Menyusul kampus lain, Civitas Akademika Universitas Padjadjaran turut menyuarakan mengenai demokrasi yang bertajuk Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis Beretika dan Bermartabat.
Hal itu dilakukan pada hari Sabtu (3/2/2024) pukul 09.00 di Gerbang Utama Kampus Dipatiukur Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.
Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia menegaskan bahwa menurunnya kualitas demokrasi digambarkan dalam deretan peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi akhir-akhir ini.
“Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tegas Prof Ganjar.
Tidak hanya itu, ia juga menyinggung persoalan institusi yang diabaikan dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.
“Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan omnibus law, pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia,” serunya.
Setidaknya, terdapat tujuh poin yang disampaikan pada seruan tersebut. Di antaranya adalah poin yang meminta Jokowi untuk menjadi contoh dalam kepatuhan hukum.
“Presiden dan elite politik harus menjadi keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan,” tuturnya.
Prof Ganjar juga mengimbau agar Pemilihan Umum 2024 tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya.
“Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekedar prosedur memilih pemimpin,” imbaunya.***
Penulis: Ixora F
Editor: Annisaa Rahmah
Respon (2)