Tuturpedia.com – Presiden Jokowi menyampaikan soal pencairan tunjangan kinerja (tukin) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024, Istora Senayan, Jakarta (30/12/2023).
Hal itu dikatakan oleh Jokowi setelah memberikan pesan terkait persiapan Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.
Dilansir Tuturpedia.com dari YouTube Sekretariat Presiden (31/12/2023), Jokowi teringat akan pertanyaan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari yang bertanya mengenai tukin.
“Dan mohon maaf, tadi waktu akan masuk ke hall (aula/ruang) ini saya ditanyakan Pak Ketua KPU, ‘Pak tukinnya gimana?’ Saya belum tanda tangan,” ungkap Jokowi, disambut dengan riuh hadirin.
Lebih lanjut, Jokowi pun mengecek lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Rupanya, posisi perkembangan tukin KPU masih berada di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
“Kemudian tadi langsung saya cek ke Mensesneg, ini posisinya masih berada di mana? Ternyata posisinya masih berada di Menpan, jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini,” ujar Jokowi.
Meski begitu, Jokowi menyatakan bahwa ia akan berusaha supaya tukin KPU di bulan Januari 2024 sebentar lagi, bisa segera rampung.
“Tetapi saya akan berusaha agar di bulan Januari bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu,” jelas Jokowi.
Jokowi: KPU Harus Pastikan WNI Gunakan Hak Pilih dengan Baik
Sebelum itu, Jokowi juga menuturkan jika KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan tiap warga negara Indonesia (WNI) dapat menggunakan hak pilih dengan baik.
“KPU harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi, layani semuanya mereka ini,” ucap Jokowi.
Jokowi menambahkan, untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang berlangsung 14 Februari 2024 ini mesti menjadi pemilih yang cerdas dan tak mudah dipengaruhi oleh informasi bohong (hoaks).
“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan, pendidikan politik harus dilakukan secara masif, tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” tuturnya.
Pemerintah pun mendukung secara total terhadap agenda kerja KPU supaya pemilu berjalan jurdil (jujur adil).
“Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik, pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, pemilu berjalan dengan baik sukses dan lancar,” imbuhnya.***
Penulis: Annisaa Rahmah
