Tuturpedia.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, muktamar PKB hanya akan diselenggarakan di Bali. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas muktamar ilegal yang mengatasnamakan partainya.
“Muktamar PKB hanya ada satu, yakni di Bali. Kalau ada orang yang mengatasnamakan muktamar PKB maka itu liar. Saya minta Pak Kapolri tegas untuk membubarkan, demi berlangsungnya UU parpol,” tegas Cak Imin saat berkunjung ke Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Apabila ada muktamar PKB yang diselenggarakan di tempat lain, Cak Imin menegaskan muktamar tersebut ilegal. Sebab, PKB secara sah diatur dalam Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpol).
Ia pun mengancam akan membubarkan muktamar ilegal yang berencana menjegal partainya.
“Tentu itu ilegal karena kami sebagai parpol yang sah, dilindungi UU. Saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, dan PKB sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan,” sebutnya.
Cak Imin Nilai PBNU Cawe-cawe PKB
Beredarnya isu mengenai Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB yang akan digelar di Surabaya merupakan salah satu imbas perpecahan antara PKB dengan PBNU.
Cak Imin menilai, ada segelintir pengurus PBNU yang cawe-cawe partainya.
“Masyarakat sudah bisa menilai, ada keinginan dan nafsu dari segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe di PKB. Perlu saya sampaikan, tegas kita punya konstitusi,” jelas Cak Imin.
Ia pun menegaskan, PKB dan PBNU tidak ada hubungan organisasi. Menurutnya hubungan keduanya hanya sebatas kultural, aspirasi, dan historis. Sehingga menurutnya, PBNU tidak boleh campur tangan mengurusi PKB.
“Kita dilindungi konstitusi, dilindungi UU parpol. Sementara NU dilindungi UU ormas. Jadi, saya minta agar PBNU menghormati dan kembali ke hak konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai UU partai politik, pakai UU ormas,” sambungnya.
Selain itu, Cak Imin juga meminta agar PBNU menghormati Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing.
“Mohon untuk teman-teman di PBNU untuk taat konstitusi. PKB dan PBNU juga punya AD/ART masing-masing, jadi mohon sama-sama hormati,” tandas Cak Imin.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Annisaa Rahmah
