Tulungagung, Tuturpedia.com – Jagat politik di Jawa Timur mendadak diguncang kabar mengejutkan. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (10/4/2026).
Kabar tersebut sontak menjadi perhatian publik setelah Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochyanto, mengonfirmasi adanya operasi senyap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Meski singkat, pernyataannya menegaskan bahwa penindakan benar terjadi.
“Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi awak media.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Gatut Sunu Wibowo telah diamankan dalam operasi tersebut.
Namun hingga kini, KPK belum merinci kasus yang melatarbelakangi penangkapan tersebut, termasuk pihak-pihak lain yang turut terlibat.
Karier dari Pengusaha ke Kursi Bupati
Nama Gatut Sunu Wibowo bukan sosok baru di Tulungagung.
Lahir pada 17 Desember 1967, ia dikenal sebagai pengusaha sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka Malang ini memulai karier di sektor perdagangan bahan bangunan serta layanan kesehatan.
Pengalaman bisnis tersebut menjadi pijakan kuat dalam membangun jejaring sebelum ia terjun ke pemerintahan. Karier politiknya mulai menanjak saat menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2021–2023, mendampingi Maryoto Birowo.
Tak hanya itu, Gatut juga memperkuat kapasitas akademiknya dengan meraih gelar Magister Ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Menang Pilkada, Kini Tersandung Kasus
Pada Pilkada Tulungagung 2024, Gatut maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Ahmad Baharudin.
Pasangan ini diusung oleh koalisi partai besar seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta didukung sejumlah partai non-parlemen.
Hasilnya, pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan raihan suara 50,7 persen. Gatut kemudian resmi dilantik sebagai Bupati Tulungagung untuk periode 2025–2030.
Selama menjabat, ia dikenal fokus pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga aktif mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan kegiatan sosial.
Namun, perjalanan politik yang tengah menanjak itu kini terancam terhenti akibat kasus hukum yang menjeratnya.
Publik Menunggu Penjelasan KPK
Hingga saat ini, KPK masih belum membuka secara rinci konstruksi perkara dalam OTT tersebut. Publik pun menanti kejelasan terkait dugaan kasus, termasuk apakah berkaitan dengan proyek pembangunan, perizinan, atau sektor lainnya.
OTT ini menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang tersandung kasus korupsi saat masih aktif menjabat. Penindakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Situasi di Tulungagung kini menjadi sorotan. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas, serta tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik.
KPK sendiri dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat untuk menjelaskan detail operasi tangkap tangan tersebut, termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan.
