Jateng, Tuturpedia.com – Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di dunia pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi pemerintah kabupaten Blora, Jawa Tengah. Senin, (29/01/2024).
Banyak tenaga kependidikan yang mengeluhkan soal pembangunan sarana dan prasarana yang dinilai masih memprihatinkan.
Dengan banyaknya masukan tersebut, Bupati Arief Rohman langsung menyikapi penyampaian laporan persoalan pembangunan sarana prasana di dunia pendidikan ini.
Secara gamblang, Bupati Arief Rohman memberikan penjelasan bahwa terkait dengan ditemukannya masih banyaknya sekolah yang rusak, agar segera mengusulkan.
“Kalau ada sekolah-sekolah yang rusak coba nanti diusulkan saja. Kita juga terus berupaya agar bangunan sekolah ini bisa kita bangun,” ucapnya, usai mengikuti acara nonton bareng Timnas Piala Asia 2023, pada Minggu, (28/01) malam
Lebih lanjut, pihaknya juga mengatakan bahwa jika tim Tuturpedia berkeinginan mengetahui dunia pendidikan secara sepesifik, ke depannya akan menjembatani proses ini.
“Secara sepesifik mungkin nanti kalau diskusi soal pendidikan nanti kita bisa (ke) dinas pendidikan. Biar teman-teman lebih detail tentang dunia pendidikan yang ada di Blora nanti coba kita jadwalkan dengan dinas pendidikan,” katanya.
Dia menilai, tema diskusi nanti akan menjadi lebih lengkap. Arief Rohman juga akan membeberkan persoalan kesehatan dan infrastruktur. “Dalam rangka revisi tiga tahun ini bisa saya komunikasikan,” jelasnya.
“Entah itu tempatnya di Dinas masing-masing atau mana, biar nanti njenengan mendapatkan info yang lebih detail. Kendala apa yang mau diberikan masukan, nanti kita harus jelas,” tegasnya.
Bupati Blora juga mempersilakan kepada rekan media jika ingin bertemu dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, dinas terkaitlah yang mengetahui detail mengenai data-data yang diharapkan seperti jumlah pembangunan yang akan dibangun, dan jumlah kerusakan.
Tak hanya terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, bahkan ketika disinggung terkait dengan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru RA maupun TK. Pihaknya pun buka suara.
“Soal PPPK memang kebijakan pusat, kita sudah berupaya mengusulkan untuk guru-guru TK ini juga bisa masuk. Nanti keputusannya dari pusat,” ungkapnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro
Editor: Nurul Huda
