Kudus, Tuturpedia.com – Program SMK Go Global yang menyiapkan calon pekerja migran Indonesia untuk memasuki pasar kerja internasional harus dibangun dengan perencanaan matang. Penyiapan tenaga kerja tidak boleh sekadar mengejar jumlah peserta, tetapi wajib berdasarkan kebutuhan riil perusahaan atau negara tujuan serta menjamin perlindungan pekerja sejak sebelum keberangkatan hingga selama bekerja di luar negeri.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dalam talkshow bertajuk “Membedah Jaminan Perlindungan bagi Pekerja Migran dalam Penerapan Program SMK Go Global di Era Integrasi Pasar Kerja” di Auditorium Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (14/10/2026).
Dalam kegiatan yang digagas BEM Fakultas Hukum UMK itu, Edy menyoroti pentingnya keterhubungan antara pelatihan keterampilan, kebutuhan pasar kerja, proses penempatan, dan jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, program yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tersebut memiliki peluang besar memperluas kesempatan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun, peluang itu harus diikuti sistem persiapan dan penempatan yang terarah.
“KP2MI betul-betul mendesain mulai dari persiapan, penempatan, hingga perlindungan di negara tujuan. Basisnya adalah job order,” kata Edy.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja harus menjadi pijakan utama dalam menyiapkan calon pekerja migran. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan, keterampilan, dan kualifikasi yang benar-benar dibutuhkan.
Jangan Sampai Pelatihan Tidak Sesuai Kebutuhan
Edy menjelaskan, informasi kebutuhan tenaga kerja atau job order dapat diperoleh melalui sejumlah jalur, termasuk kerja sama antarpemerintah (government to government), kerja sama antarpihak swasta (private to private), serta permintaan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).
Setelah kebutuhan tersebut teridentifikasi, lembaga pelatihan dapat menyiapkan calon pekerja sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.
Lembaga yang dapat mengambil bagian meliputi perguruan tinggi, balai latihan kerja (BLK) pemerintah, dan lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.
Dengan mekanisme itu, program pelatihan diharapkan tidak berjalan sendiri tanpa hubungan yang jelas dengan peluang kerja. Kompetensi yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional agar calon pekerja memiliki kesiapan yang lebih baik saat memasuki proses seleksi dan penempatan.
“Job order-nya kita tarik dulu. Maka saya meyakini dengan cara seperti ini, perlindungan bagi pekerja, baik sebelum maupun selama penempatan, dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Bagi Edy, penempatan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan riil juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan pekerja migran. Persiapan yang tepat dapat membantu calon pekerja memahami pekerjaan yang akan dijalani dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Target Awal 40 Ribu Calon Pekerja Migran
Dalam kesempatan tersebut, Edy mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyiapan 40 ribu calon pekerja migran pada tahap awal program SMK Go Global.
Persiapan itu meliputi pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan kerja.
Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk sejumlah kebutuhan persiapan, termasuk pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, pengurusan visa, dan paspor.
Setelah tahap awal, pemerintah merencanakan penyiapan masing-masing 140 ribu calon pekerja migran pada 2027, 2028, dan 2029. Jika seluruh target tersebut terealisasi sesuai rencana, total calon pekerja migran yang dipersiapkan mencapai 500 ribu orang.
Target besar tersebut membutuhkan sistem pelatihan yang terkoordinasi dan dukungan berbagai lembaga. Tanpa perencanaan yang matang, peningkatan jumlah peserta berisiko tidak sejalan dengan ketersediaan kebutuhan kerja.
Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dinilai penting untuk membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang lebih terarah.
UMK Didorong Bangun Pusat Layanan Pekerja Migran
Edy turut mendorong Universitas Muria Kudus mengambil peran dalam memperkuat persiapan calon pekerja migran melalui pembentukan UMK Migrant Center.
Pusat layanan berbasis universitas tersebut diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan dan persiapan bagi siswa SMK di Kudus serta wilayah sekitarnya sebelum memasuki pasar kerja internasional.
Menurut Edy, perguruan tinggi memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri global. Melalui pelatihan yang sesuai, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sekaligus memahami tahapan untuk bekerja di luar negeri.
“SMK-SMK yang ada di Kudus dan sekitarnya bisa berada di training center yang nanti dikembangkan oleh UMK melalui UMK Migrant Center berbasis universitas. Ini yang saya harapkan agar target 40 ribu calon pekerja migran bisa tercapai,” ujarnya.
Dorongan tersebut disampaikan dalam talkshow yang juga menghadirkan Dewi Ariam, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah.
Forum itu menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya jaminan perlindungan bagi pekerja migran di tengah integrasi pasar kerja global.
Kompetensi dan Perlindungan Harus Berjalan Bersama
Program SMK Go Global diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja bagi lulusan SMK, tetapi keberhasilannya tidak cukup hanya dilihat dari jumlah calon pekerja yang mengikuti pelatihan.
Kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pekerjaan, kejelasan proses penempatan, serta perlindungan sebelum dan selama bekerja di negara tujuan juga menjadi aspek penting.
Calon pekerja migran perlu dipersiapkan agar memahami pekerjaan yang akan dijalani, persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur penempatan yang berlaku.
Keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pihak penempatan diharapkan mampu memperkuat proses tersebut.
Melalui pendekatan berbasis job order, program SMK Go Global diarahkan agar penyiapan tenaga kerja lebih terencana dan terhubung dengan peluang kerja yang tersedia.
Dengan demikian, kesempatan bekerja di luar negeri diharapkan tidak hanya membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian proses dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
