Jakarta, Tuturpedia.com – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kini menghantui ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai penjuru Indonesia. Biang keladinya adalah tenggat waktu penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD pada tahun 2027 mendatang. Jumat, (27/03/2026).
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda N. Kiemas, memperingatkan bahwa mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini sedang dalam kondisi “lampu merah”. Banyak daerah yang struktur anggarannya masih terjebak di angka 40% hanya untuk menggaji aparatur.
“Banyak daerah yang menghabiskan lebih dari 40 persen APBD untuk gaji. Ini umumnya terjadi di daerah dengan kapasitas fiskal kecil,” ujar legislator asal Sumatera Selatan.
Dilema Pemda: Efisiensi atau Tragedi Sosial?
Tekanan fiskal yang kian menjepit memaksa Pemda melakukan perombakan radikal. Namun, Giri mengingatkan bahwa penerapan aturan secara kaku tanpa fleksibilitas bisa menjadi “lonceng kematian” bagi nasib PPPK, terutama mereka yang berstatus paruh waktu.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:
Risiko Sosial: PHK massal akan memicu gejolak sosial yang luas karena banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor ini.
Opsi “Jalan Tengah”: Dibandingkan PHK, Giri menyarankan skema penyesuaian gaji atau hari kerja bagi daerah yang ambang batasnya hanya terlampaui sedikit.
Kualitas Pelayanan: Pengurangan personel secara drastis dikhawatirkan akan melumpuhkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Mendorong Revisi UU hingga Sentralisasi Gaji
Melihat situasi yang genting, kini muncul dorongan agar Pemerintah Pusat melakukan intervensi. Salah satu solusi ekstrem yang mengemuka adalah pengalihan kewenangan penggajian PNS dan PPPK sepenuhnya ke pusat.
“Ini bisa mengurangi beban APBD, namun konsekuensinya daerah akan kehilangan taring dalam kewenangan mutasi dan pengangkatan jabatan,” jelas Giri.
Selain itu, opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau revisi UU HKPD dinilai bisa menjadi napas tambahan bagi daerah untuk beradaptasi lebih lama sebelum aturan 30% benar-benar dikunci.
Giri menegaskan, reformasi fiskal memang penting untuk efisiensi, namun jangan sampai mengorbankan kesejahteraan manusia.
“Perlu solusi bersama agar efisiensi berjalan tanpa menciptakan pengangguran baru,” pungkasnya.
