Tuturpedia.com — Para pemimpin dan perwakilan negara anggota Board of Peace (BoP) menghadiri pertemuan perdana di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2). Forum ini menjadi ruang diplomatik baru untuk merumuskan kerangka solusi jangka panjang atas konflik Gaza yang telah berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan krisis kemanusiaan serius.
Pertemuan tersebut dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.
Forum ini disebut sebagai langkah awal konsolidasi politik lintas kawasan untuk menekan eskalasi konflik sekaligus membangun fondasi tata kelola Gaza pascaperang.
Komitmen Stabilitas dan Investasi
Dalam pernyataan yang disampaikan pada forum tersebut, Donald Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk mewujudkan Gaza yang dikelola secara efektif di seluruh wilayahnya. Menurutnya, setiap dolar yang dikeluarkan harus dipandang sebagai investasi bagi stabilitas dan harapan masa depan yang harmonis.
Pernyataan itu selaras dengan posisi Amerika Serikat dalam sejumlah forum internasional yang menekankan pentingnya stabilisasi pascakonflik melalui kombinasi bantuan keamanan, ekonomi, dan tata kelola sipil. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa konflik di Gaza telah menyebabkan kerusakan infrastruktur besar-besaran, termasuk fasilitas kesehatan dan perumahan sipil, sehingga kebutuhan rekonstruksi diperkirakan mencapai miliaran dolar AS.
Indonesia Dorong Solusi Jangka Panjang
Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut menegaskan pentingnya solusi jangka panjang bagi Palestina. Ia kembali menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dan menyatakan kesiapan berkontribusi, termasuk dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian apabila diperlukan.
Sikap tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan berbagai pernyataan resmi pemerintah di forum PBB maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia selama ini juga aktif mengirimkan pasukan dalam misi penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik.
Peran Negara-Negara Timur Tengah
Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menyatakan dukungan terhadap mandat BoP sebagai kerangka kerja transisi di Gaza, termasuk penguatan Komite Nasional Administrasi Gaza agar dapat berfungsi secara efektif. Mesir selama ini memainkan peran sentral sebagai mediator dalam berbagai gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menekankan pentingnya menghadirkan jalan yang kredibel bagi Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pendirian negara yang merdeka dan berdaulat.
Dari Doha, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan komitmen dukungan finansial sebesar 1 miliar dolar AS guna mendorong resolusi yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Palestina sekaligus menjamin keamanan dan integrasi kawasan. Qatar diketahui selama ini menjadi salah satu mediator utama dalam perundingan pembebasan sandera dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Adapun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan kembali bahwa solusi dua negara tetap menjadi fondasi perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Posisi tersebut konsisten dengan kebijakan luar negeri Turki yang secara terbuka mendukung pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Solusi Dua Negara dan Tantangan Realitas
Gagasan solusi dua negara serta pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel telah lama menjadi kerangka resmi yang didukung PBB melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Namun, implementasinya menghadapi tantangan serius, mulai dari persoalan status Yerusalem, perluasan permukiman, hingga dinamika politik domestik di kedua belah pihak.
Menurut laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), krisis di Gaza telah memicu salah satu situasi kemanusiaan paling kompleks dalam dekade terakhir. Upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi politik memerlukan dukungan internasional yang solid serta mekanisme tata kelola yang akuntabel.
Pertemuan BoP di Washington DC ini, meski masih pada tahap awal, mencerminkan adanya dorongan baru untuk menyatukan kepentingan global dan regional dalam satu kerangka kerja bersama. Tantangannya tidak ringan: membangun kepercayaan, menjamin keamanan, serta memastikan hak-hak rakyat Palestina terpenuhi tanpa mengabaikan stabilitas kawasan.
Sejauh mana forum ini akan menghasilkan langkah konkret masih perlu diuji oleh waktu. Namun, di tengah polarisasi geopolitik dan kelelahan diplomasi yang panjang, pertemuan tersebut setidaknya membuka satu ruang dialog baru, sebuah upaya untuk memastikan bahwa Gaza tidak terus-menerus menjadi panggung tragedi tanpa akhir.***
