BLORA, Tuturpedia.com – Suara kritis menggema dari masyarakat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Mereka secara terbuka melayangkan harapan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora untuk segera mengurangi kegiatan seremonial yang dianggap menghabiskan anggaran, dan sebaliknya, memfokuskan perhatian penuh pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar benar-benar tepat sasaran.
Keresahan ini dipicu oleh temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa penyaluran BLT di Blora dinilai masih jauh dari sempurna. Banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun justru terlewat, sementara pihak yang dinilai mampu malah tercatat sebagai penerima. Sabtu, (29/11/2025).
Penyaluran BLT: Data Amburadul dan Ketidakmerataan
Ketidaksempurnaan ini, menurut beberapa tokoh masyarakat setempat, disebabkan oleh data penerima yang diduga belum akurat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Mereka menyoroti bahwa proses verifikasi dan pemutakhiran data (data by name by address) di tingkat bawah masih lemah.
“Kami melihat banyak sekali acara seremonial, peresmian, atau rapat-rapat yang sebenarnya bisa dikurangi anggarannya. Sementara, di sisi lain, tetangga kami yang sehari-hari kesulitan mencari makan justru tidak dapat BLT. Ini kan ironis,” ujar Bapak Sutrisno, seorang perwakilan warga dari Kecamatan Blora Kota, yang ditemui kemarin.
Masyarakat menilai bahwa di tengah kondisi ekonomi yang sulit, bantuan sosial seperti BLT adalah jalur penyelamat yang paling vital. Oleh karena itu, anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pemadanan data yang lebih akurat atau bahkan penambahan kuota penerima, justru terbuang untuk kegiatan non-esensial.
Desakan Aksi Nyata kepada Pemerintah dan DPRD
Desakan ini menjadi semacam ultimatum bagi Pemda dan DPRD Blora untuk segera mengambil tindakan konkret:
- Stop Seremonial: Merevisi anggaran untuk memangkas kegiatan-kegiatan bersifat show atau perayaan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
- Fokus Data Akurat: Membentuk tim khusus gabungan yang bekerja intensif di lapangan untuk memverifikasi ulang seluruh data penerima bantuan sosial, agar BLT hanya menyentuh kelompok yang benar-benar berhak dan membutuhkan.
“Tolong, Bapak/Ibu di Pemda dan DPRD, dengarkan suara kami. Prioritaskan perut rakyat daripada foto-foto peresmian. Cuma BLT yang tepat sasaran yang bisa membantu kami bertahan. Perbaiki datanya, jangan biarkan bantuan salah alamat lagi,” tutup Rasmini, warga Kecamatan Blora kota, seorang ibu rumah tangga sekaligus janda usia senja yang bekerja serabutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemda maupun perwakilan DPRD Blora terkait desakan masyarakat ini. Diharapkan dalam waktu dekat, kedua lembaga tersebut dapat memberikan respons cepat dan langkah strategis untuk mengatasi persoalan krusial data BLT ini.
