Blora, Tuturpedia.com – Di tengah jeritan warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang harus berjibaku dengan infrastruktur rusak, fasilitas kesehatan, pendidikan, yang belum memadai, serta minimnya lapangan pekerjaan, sebuah pemandangan kontras dan menyakitkan justru tersaji dari gedung wakil rakyat. Jumat, (10/04/2026).
Berdasarkan jadwal kegiatan masa persidangan pertama bulan April 2026, DPRD Kabupaten Blora terlihat memiliki agenda yang lebih mirip dengan “jadwal minum obat” ketimbang agenda kerja kerakyatan. Bagaimana tidak? Kunjungan Kerja (Kunker) Luar Daerah dilakukan nyaris tanpa jeda, seolah-olah solusi bagi kemiskinan di Blora hanya bisa ditemukan di hotel-hotel berbintang di luar daerah.
Kunker Tiada Henti, Rakyat Tercekik Pajak
Data menunjukkan intensitas kunker yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun Komisi berlangsung secara maraton sepanjang bulan. Praktik ini memicu kemarahan publik karena menelan anggaran yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.
“Rakyat dipaksa taat bayar pajak, tapi uangnya habis hanya untuk membiayai langkah kaki para pejabat yang hasilnya jarang dirasakan nyata oleh masyarakat kecil. Di sisi lain, UMKM kita megap-megap dan pendidikan anak-anak kita masih jauh dari kata layak, pengangguran semakin banyak, lapangan pekerjaan minim,” ungkap Mat Tohek.
OPD Ikut “Berpesta” di Luar Daerah
Ironisnya, kegemaran “pesiar” berkedok dinas ini tidak hanya menjangkiti legislatif. Penelusuran pada laman Inaproc maupun LPSE Blora mengungkap fakta pahit: jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yang fantastis.
Hal ini menunjukkan pembangkangan nyata terhadap instruksi Pemerintah Pusat yang terus menggaungkan efisiensi anggaran. Dan, lebih memilih menghabiskan sisa anggaran di aspal jalanan daripada membangun jembatan atau memperbaiki puskesmas, sekolah serta membantu UMKM maupun pengguran untuk mencarikan solusi pekerjaan.
Surat Cinta Mat Tohek untuk KPK RI
Gerah dengan kondisi yang dianggap sudah “sakit” ini, salah satu tokoh masyarakat Blora, Mat Tohek, secara konsisten terus mengirimkan “surat cinta” berupa aduan ke KPK RI. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keputusasaan sekaligus perlawanan terhadap dugaan pemborosan anggaran yang sistematis di tubuh DPRD.
Adanya pengawasan dari lembaga antirasuah diharapkan mampu membedah apakah kunker berjilid-jilid ini murni kebutuhan daerah atau sekadar modus untuk menghabiskan sisa pagu anggaran demi saku pribadi.
“Sudah saatnya nurani para pemangku kebijakan di Blora terbuka. Menghormati ekonomi rakyat yang sedang sulit bukan dengan cara pamer perjalanan dinas, melainkan dengan duduk tegak di kantor dan memastikan setiap rupiah pajak kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata. Blora tidak butuh pelancong, Blora butuh pejuang nasib rakyat,” tegas Tohek.
