Blora, Tuturpedia.com – Kabupaten Blora menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang dipercaya menjalankan uji coba penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan. Melalui pola ini, siswa diberi kesempatan mengambil sendiri makanan sesuai kebutuhan dan porsi masing-masing.
Uji coba tersebut dipantau langsung Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini di SDN 5 Ngawen, Senin (5/10/2026). Keduanya melihat langsung bagaimana para siswa menikmati menu MBG dengan mekanisme penyajian yang berbeda dari biasanya.
Dalam sistem prasmanan, makanan disajikan di aula sekolah. Para siswa kemudian mengantre dan mengambil sendiri menu yang tersedia sesuai selera serta kebutuhan mereka.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, kepercayaan kepada Blora untuk mengikuti piloting project tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya dalam penyajian makanan kepada para siswa.
“Alhamdulillah, dari 42 daerah di seluruh Indonesia, Kabupaten Blora mendapat piloting project Menu MBG yang disajikan secara prasmanan. Makanan disajikan di aula sekolah dan anak-anak bisa mengambil sendiri menu yang mereka inginkan,” ujar Arief.
Menurutnya, sistem prasmanan mendapatkan respons positif dari para siswa. Mereka terlihat lebih antusias karena bisa mengambil makanan sendiri dan menyesuaikan porsi dengan kemampuan makan masing-masing.
Arief menilai, pola tersebut berpotensi mengurangi makanan yang tidak habis dikonsumsi. Dengan mengambil makanan sesuai kebutuhan, siswa diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap makanan yang mereka pilih.
“Saya melihat anak-anak merasa senang dan antusias dengan penyajian secara prasmanan dibandingkan kalau diberikan langsung. Anak bisa mengambil makanan sendiri sesuai porsinya masing-masing, sehingga makanan juga bisa langsung habis dan tidak banyak yang tersisa,” jelasnya.
Meski demikian, pelaksanaan uji coba ini masih perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Pemerintah Kabupaten Blora akan mempertimbangkan keberlanjutan sistem tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan.
“Kalau memang ini bagus, tentu akan kita lanjutkan,” tegas Arief.
Evaluasi MBG, Wabup Singgung Laporan Kelebihan Porsi dan Gangguan Kesehatan
Sementara itu, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Blora, menjelaskan bahwa uji coba prasmanan merupakan bagian dari upaya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat sejumlah laporan masyarakat mengenai kelebihan porsi makanan serta siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperbaiki mekanisme penyajian makanan di sekolah.
Menurut Sri Setyorini, Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian memberikan penugasan untuk menguji sistem prasmanan di sejumlah sekolah, termasuk SDN 5 Ngawen, Kabupaten Blora.
“Karena banyak laporan dari masyarakat tentang kelebihan porsi makanan dan adanya siswa yang mengalami keracunan, dari BGN saya ditugaskan untuk melakukan uji coba di sekolah, salah satunya di SDN 5 Ngawen ini,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, uji coba direncanakan berlangsung selama dua minggu. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kemungkinan penerapan sistem serupa di sekolah-sekolah lain.
“Kalau dalam dua minggu pelaksanaan prasmanan ini berhasil, nantinya bisa dilanjutkan ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Blora, bahkan bisa menjadi bahan penerapan di seluruh Indonesia,” terangnya.
Wabup berharap, sistem prasmanan tidak hanya membuat siswa lebih antusias saat makan, tetapi juga membantu mengurangi sisa makanan dan memberikan keleluasaan kepada anak untuk menyesuaikan porsi dengan kebutuhannya.
Namun, keberhasilan sistem ini tetap perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kecukupan gizi, ketepatan porsi, kebersihan makanan, hingga keamanan pangan selama proses penyajian.
Blora Jadi Bagian dari Uji Coba Nasional
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita, mengatakan penunjukan SDN 5 Ngawen sebagai lokasi piloting project didasarkan pada nota dinas dari Badan Gizi Nasional.
Menurut Artika, pelaksanaan uji coba tersebut mengacu pada Nota Dinas Nomor 43 tertanggal 30 September 2026 dari Deputi Sistem Tata dan Kelola. Dalam nota dinas tersebut, sebanyak 42 SPPG di berbagai daerah di Indonesia ditunjuk melaksanakan penyajian MBG dengan sistem prasmanan.
“Piloting project MBG prasmanan ini sesuai dengan nota dinas dari Deputi Sistem Tata dan Kelola. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 43 tertanggal 30 September 2026, terdapat 42 SPPG di seluruh Indonesia yang melaksanakan MBG dengan sistem prasmanan,” jelas Artika.
Selama masa uji coba, pihaknya akan memantau pelaksanaan di lapangan dan mencatat berbagai hasil yang diperoleh. Data tersebut nantinya dilaporkan kepada BGN untuk menjadi bahan evaluasi sebelum ada keputusan mengenai kelanjutan program.
“Kami akan melaporkan hasil pelaksanaan di lapangan kepada BGN. Selanjutnya, terkait keberlanjutan program, apakah akan dilanjutkan atau ada evaluasi dan kebijakan berikutnya, akan menjadi kewenangan BGN,” katanya.
Dua Minggu Penentu, Bukan Sekadar Anak Senang Makan
Uji coba MBG prasmanan di Blora kini menjadi kesempatan untuk mengukur apakah perubahan cara penyajian benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan makanan bergizi bagi siswa.
Antusiasme anak-anak menjadi salah satu indikator awal. Namun, hasil yang lebih menyeluruh perlu dilihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi, berkurangnya sisa makanan, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi, serta efektivitas pelayanan di sekolah.
Aspek keamanan pangan juga tetap menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Sistem prasmanan perlu didukung pengawasan kebersihan, pengaturan antrean, serta pengendalian waktu penyajian agar makanan tetap aman dikonsumsi.
Hasil pemantauan selama dua minggu mendatang diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem tersebut.
Bagi Kabupaten Blora, keberhasilan piloting project ini bukan hanya soal perubahan dari makanan yang dibagikan langsung menjadi prasmanan. Lebih dari itu, evaluasi diharapkan dapat membantu memastikan bahwa program MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak, mengurangi pemborosan makanan, dan memberikan pelayanan yang aman serta berkualitas.
Keputusan untuk memperluas penerapan sistem prasmanan nantinya berada di tangan BGN berdasarkan hasil evaluasi. Dengan demikian, pengalaman Blora diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program MBG di daerah lain.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
