Blora, Tuturpedia.com – Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora kembali memuncak. Kali ini, kritik pedas datang dari Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang menilai intensitas Kunjungan Kerja (Kunker) para wakil rakyat tidak memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Rabu, (08/04/2026).
Ketua MPKN Kabupaten Blora, Fuad, menyatakan bahwa masyarakat sudah sampai pada titik jenuh melihat agenda kunker yang terus berjalan namun minim aplikasi di lapangan. Menurutnya, perjalanan dinas tersebut terkesan hanya sebagai rutinitas untuk menyerap anggaran daerah tanpa output yang jelas untuk kesejahteraan warga Blora.
“Kami merasa kunker yang dilakukan hanya sekadar menghabiskan anggaran saja. Tidak ada upaya nyata untuk mengaplikasikan hasilnya bagi kemajuan Blora. Jika hanya untuk buang-buang uang negara, lebih baik mereka tidur di rumah saja dan terima gaji tanpa harus kunker yang tidak efektif!” tegas Fuad dengan nada geram.
Tidak main-main dengan kekecewaannya, Fuad mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blora untuk berani bersuara dan turun ke jalan. Aksi ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para anggota dewan agar menghentikan “sandiwara” birokrasi yang dianggap melukai hati rakyat.
Poin-poin tuntutan MPKN Blora meliputi:
Transparansi Anggaran: Menuntut rincian biaya dan hasil nyata dari setiap kunker yang dilakukan.
- Akuntabilitas Publik: Mendesak adanya laporan terbuka mengenai apa yang telah diimplementasikan di Blora pasca-kunker.
- Evaluasi Kinerja: Meminta penghentian agenda kunker yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami Tidak Akan Diam!”
Fuad memastikan bahwa MPKN akan terus berada di garda terdepan dalam mengawasi setiap rupiah uang rakyat yang digunakan oleh pejabat daerah. Ia menegaskan bahwa fungsi kontrol masyarakat akan diperketat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tidak akan diam! Kami akan terus mengawasi dan menuntut transparansi dari wakil rakyat kami. Masyarakat sudah muak dengan pola-pola lama yang tidak memberikan perubahan berarti bagi Blora,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Blora terkait kritik keras dan rencana aksi massa yang diwacanakan oleh MPKN.
