Blora, Tuturpedia.com – Gelombang kritik terhadap penanganan dugaan kasus di SMP Negeri 1 Randublatung, Kabupaten Blora, terus menguat. Kali ini, Front Blora Selatan (FBS) secara tegas menolak isi berita acara klarifikasi beberapa hari lalu yang dikeluarkan pihak sekolah. Dokumen tersebut dinilai tidak transparan dan justru dianggap sebagai upaya sistematis untuk mengaburkan pokok persoalan. Kamis, (09/04/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, FBS menilai dokumen resmi tersebut gagal menjawab keresahan publik. Alih-alih mengungkap secara gamblang dugaan komunikasi tidak pantas antara oknum guru dan murid, berita acara itu justru dinilai menggiring opini untuk meredam situasi dengan narasi administratif yang dangkal.
“Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan, bukan narasi yang terkesan meredam situasi. Klarifikasi sekolah itu kaburkan fakta, bukan ungkap kebenaran Madilog,” tegas Exy Wijaya, pentolan Front Blora Selatan dengan nada bicara yang lugas.
Soroti Pelanggaran Privasi dan Relasi Kuasa
Sorotan tajam diarahkan pada poin-poin dalam berita acara yang justru mengonfirmasi adanya tindakan sensitif. Dalam dokumen tersebut, diakui bahwa oknum guru (S), meminta siswi berinisial (C) untuk membuka jilbab di ruang OSIS dengan dalih mengecek warna rambut. Selain itu, terdapat pengakuan mengenai tindakan menyentuh bagian ikat pinggang (perut) serta tawaran hadiah berupa iPhone.
Menurut FBS, tindakan-tindakan ini tetap menyentuh ranah privat dan sangat tidak patut dilakukan dalam lingkungan pendidikan.
“Minta siswi buka jilbab dan menyentuh bagian tubuh tertentu, apa pun alasannya, adalah bentuk intimidasi dalam relasi kuasa yang timpang. Ini bukan sekadar ‘salah paham’ informasi di Voice Note, tapi soal perilaku oknum pendidik terhadap muridnya,” lanjut Exy.
Klarifikasi Dinilai Hanya Upaya “Cuci Tangan”
FBS menilai arah klarifikasi cenderung berfokus pada upaya menyalahkan perbedaan informasi yang beredar (Voice Note), bukan membuka fakta secara menyeluruh mengenai mengapa peristiwa di ruang OSIS itu bisa terjadi.
Hal ini memunculkan kesan kuat bahwa klarifikasi tersebut hanyalah instrumen untuk menjaga nama baik institusi (pemadam kebakaran) ketimbang mencari keadilan bagi korban.
“Pendekatan seperti ini berbahaya dalam perspektif perlindungan anak. Ketika substansi tidak disentuh, maka potensi ketidakadilan semakin besar,” tegasnya lagi.
Desakan Transparansi Total
Minimnya perspektif perlindungan korban dalam dokumen tersebut memicu kekhawatiran FBS bahwa aspek keselamatan anak belum menjadi prioritas utama pihak sekolah. Mereka mengingatkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan siswa, bukan sekadar menyelesaikan masalah di atas kertas bermaterai.
“Sekolah bukan hanya bertugas menjaga nama baik, tetapi juga memastikan setiap anak merasa aman. Jika klarifikasi justru menimbulkan kebingungan dan menutupi kenyataan yang pahit, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat Blora terhadap institusi pendidikan,” pungkas Exy.
Front Blora Selatan pun mendesak agar pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, turun tangan melakukan pemeriksaan yang lebih independen, profesional, dan berorientasi pada perlindungan anak, agar kebenaran yang sebenar-benarnya dapat terungkap secara terang benderang.
