Tuturpedia.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi beredarnya video oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menyatakan dukungan ke calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud MD menduga ada pihak yang mendorong oknum Satpol PP tersebut. Apalagi menurutnya, pengabdi masyarakat seperti Satpol PP harus bersikap netral dan tidak boleh memihak capres maupun cawapres manapun.
“Sekelas Satpol PP saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak!” ucap Mahfud saat bertemu awak media, di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Satpol PP dilarang memihak dalam ajang pemilu. Hal ini menurut Mahfud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar para aparatur sipil negara, TNI, hingga Polri netral dalam menghadapi pemilu.
Melanggar Kode Etik
Mahfud MD mengatakan, dukungan dari aparat seperti Satpol PP termasuk pelanggaran kode etik.
“Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebetulnya karena kan Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat, untuk membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak begitu, itu sudah melanggar,” tutur Mahfud.
Sebelumnya beredar sebuah video yang menunjukkan sejumlah Satpol PP atas nama Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Satpol PP tersebut menyatakan dukungannya kepada Gibran.
Menurut Satpol PP dalam video, Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran, yang merupakan pasangan politik dari calon presiden (Capres) Prabowo Subianto.
“Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih,” ungkap salah satu anggota Satpol PP dalam video itu.
Diberi Sanksi Skors
Terkait viralnya video tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko menyampaikan permohonan maaf.
“Saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini siang tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas,” kata Eko di kantor Satpol PP Kabupaten Garut, Selasa (2/1/2024) malam.
Dia menegaskan telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang terlibat. Hasil dari sidang kode etik tersebut yakni satu orang anggota Satpol PP diberi sanksi skorsing tiga bulan.
Sementara anggota Satpol PP lainnya yang ada dalam video itu terkena sanksi skorsing satu bulan tanpa tunjangan.
“Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak,” pungkasnya.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
