Tuturpedia.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beberkan enam daerah yang berpotensi rawan menimbulkan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pemilu 2024. DKI Jakarta adalah salah satunya.
Enam daerah yang rawan politisasi SARA ini disampaikan oleh Bawaslu saat Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan Isu Strategis: Politisasi SARA di Yogyakarta pada Selasa (10/10/2023).
Tujuan dari Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 itu adalah untuk melakukan pemetaan kerawanan isu politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang.
Sekaligus menjadi deteksi awal untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslu menyebut provinsi tertinggi pertama potensi rawan politisasi SARA ialah DKI Jakarta, lalu Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat (Kalbar).
“Inilah enam provinsi paling rawan,kalau kita bicara soal isu soal politisasi sara,” ujar Lolly Suhenty, dikutip Tuturpedia.com dari laman Bawaslu (11/10/2023).
Dari susunan pemetaan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu tersebut, Lolly berharap 6 provinsi yang berpotensi itu memiliki strategi untuk melakukan pencegahan.
“Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten atau kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA,” lanjutnya.
Di sisi lain, yakni tingkat kabupaten dan kota, Bawaslu mencatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi, di antaranya adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, dan Kota Jakarta Barat.
Selanjutnya masih ada lagi kabupaten dan kota yang rawan seperti di atas, yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Subulussalam.
“Dari dua puluh kabupaten atau kota sembilan di antaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik,” ucap Lolly Suhenty.
Menurut Lolly, kekerasan berbasis SARA bisa menjadi sumber dari berbagai politisasi SARA, seperti kampanye di media sosial dan di tempat umum.
Kemudian Lolly menjelaskan terkait provokasi atau perbuatan menghasut di media sosial juga dapat menjadi modus kekerasan berbasis SARA di provinsi, kabupaten, dan kota.
Oleh sebab itu, ia bersama Bawaslu mengajak semua pihak untuk bekerja sama berupaya dalam mencegah politisasi SARA dengan menggandeng Kemenkominfo, Dewan Pers, TNI-Polri, dan platform media sosial untuk menghindari provokasi SARA di media sosial dan media massa lainnya.
Sebelumnya, pada bulan Maret lalu, Bawaslu telah membicarakan soal politisasi SARA, yang tentunya menjadi momentum bagi Bawaslu menjelang Pemilu 2024 nanti agar kualitas demokrasi semakin baik.***
Penulis: Annisaa Rahmah
Editor: Nurul Huda
