banner 728x250
News  

Badan Permusyawaratan Desa Berharap Pemkab Blora Perhatikan Kesejahteraan 

Wakil Ketua BPD Blora, Helmy Hidayat saat mendampingi anggota DPRD Blora. Foto: Dok. Lilik Yuliantoro
Wakil Ketua BPD Blora, Helmy Hidayat saat mendampingi anggota DPRD Blora. Foto: Dok. Lilik Yuliantoro
banner 120x600
banner 468x60

Jateng, Tuturpedia.com – Merasa bertahun-tahun kurang diperhatikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, memikirkan nasib dan mendorong kenaikan gaji para anggota BPD yang ada di desa-desa.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPD Blora, Helmy Hidayat, saat ditemui oleh awak media Tuturpedia pada Rabu (7/8/2024) siang.

“Dengan adanya kabar rencana pengukuhan atau pelantikan tambahan masa jabatan dua tahun, kami berharap ada perhatian khusus terkait kesejahteraan BPD,” ucapnya.

“Sebab, BPD itu tangan panjang masyarakat. Jadi beban dan tugasnya sangat berat, oleh karenanya sangat wajar jika kesejahteraan teman-teman BPD ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten,” ujarnya.

TUTURPEDIA - Badan Permusyawaratan Desa Berharap Pemkab Blora Perhatikan Kesejahteraan 
Wakil Ketua BPD Blora, Helmy Hidayat saat mendampingi anggota DPRD Blora. Foto: Dok. Lilik Yuliantoro

Menurutnya, selama ini tunjangan yang diterima tak sepadan dengan tugas yang diemban oleh BPD.

“Jadi, selama ini tunjangan yang kami terima tidak sepadan dengan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Sekali lagi, kami berharap ada perhatian khusus terkait kenaikan tunjangan kami dari pemkab dalam hal ini Bapak Bupati,” ungkapnya.

Ia pun membeberkan tunjangan yang diterima oleh BPD selama ini.

“Tunjangan BPD selama ini untuk Ketua Rp700 ribu, Wakil Ketua Rp600 ribu, Sekretaris Rp500 ribu, dan Anggota Rp400 ribu. Itu pun masih dipotong pajak,” terangnya.

Maka dari itu, ia pun berharap kepada Pemkab Blora untuk benar-benar memperhatikan keluh kesah yang dirasakan oleh BPD Blora ini.

“Jadi kami berharap dan memohon dengan segala kerendahan hati buat Bapak Bupati agar memikirkan nasib kesejahteraan BPD. Kami menuntut tidak muluk-muluk, masih realistis yaitu bisa naik. Semisal untuk Ketua Rp1 juta, Wakil 900 ribu, Sekretaris Rp800 ribu, dan Anggota Rp700 ribu,” tandasnya.***

Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro

Editor: Annisaa Rahmah