Tuturpedia.com – Amerika Serikat telah memveto permintaan Palestina kepada Dewan Keamanan PBB agar menjadi anggota penuh PBB, sehingga menghalangi pengakuan badan dunia tersebut atas negara Palestina.
Di tengah perang yang sedang berlangsung, Palestina telah mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal pada 2 April, meminta agar permintaan tahun 2011 untuk menjadi Negara Anggota PBB dipertimbangkan kembali.
Pada 2011, Dewan Keamanan mempertimbangkan permintaan tersebut. Tetapi tidak dapat menemukan kesatuan dan mengirimkan rekomendasi kepada Majelis Umum.
Menurut Piagam PBB, permintaan Palestina harus melalui pemungutan suara yang melibatkan 193 Negara Anggotanya.
Awal bulan ini, Dewan Keamanan mengirimkan permintaan terbaru kepada Komite Penerimaan Negara Anggota, bertemu pada 8 dan 11 April untuk membahas permintaan Palestina tersebut.
Menurut PBB, Palestina telah menjadi Pengamat Tetap di PBB sejak 2012, sebelumnya Palestina menjadi pengamat di Majelis Umum PBB.
Pada Jumat (19/4/24) Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York. Pertemuan tersebut ditujukan untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi penerimaan Negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB yang diajukan Aljazair dan juga menjadi permintaan Palestina sejak belasan tahun silam.
Sebelum pemungutan suara dilakukan, utusan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan kepada Dewan Keamanan yang hadir jika sudah saatnya bagi Palestina untuk mengambil tempatnya yang layak di antara komunitas bangsa-bangsa.
Mereka juga harus mengupayakan keanggotaan di PBB merupakan ekspresi mendasar dari penentuan nasib sendiri oleh Palestina.
Namun, penerimaan Palestina sebagai anggota tetap di PBB harus dibatalkan. Hal ini dikarenakan diantara 12 suara yang mendukung resolusi tersebut, dua negara abstain (termasuk Inggris dan Swiss), dan satu negara memveto (amerika Serikat).
Dikutip dari laman UN News, (19/4/24) Amerika beralasan jika hak veto yang mereka keluarkan dikarenakan Palestina tidak memenuhi syarat menjadi anggota tetap PBB.
“Kami telah lama meminta Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi guna membantu membangun atribut kesiapan untuk menjadi negara dan mencatat bahwa Ham*s (adalah) sebuah organisasi teroris yang saat ini menggunakan kekuatan dan pengaruhnya di Gaza. Mereka sebuah bagian integral dari Negara yang diimpikan dalam resolusi ini,” kata Robert Wood, Wakil Perwakilan Tetap AS.
Keputusan yang diberikan AS terhadap rancangan resolusi tersebut pun dikecam keras oleh pihak Palestina dan beberapa negara lainnya.
Kepresidenan Palestina menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.
Sementara itu, Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia juga mengatakan keputusan AS memveto resolusi tersebut telah menunjukkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang Palestina.
Menurut Vassily, AS menganggap Palestina tidak pantas memiliki negara sendiri. Mereka hanyalah penghalang dalam mewujudkan kepentingan Israel.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
