Tuturpedia.com – Anies Baswedan, capres nomor urut 1, menyebutkan tentang solusi pengawasan daerah perbatasan di Kalimantan Barat.
Daerah perbatasan yang dimaksud adalah Entikong, yang mana ia berbatasan langsung dengan Malaysia.
Melansir langsung dari acara Desak Anies di Aming Coffee Podomoro, Pontianak (26/12/2023), masalah ini turut menjadi perhatian Anies dan agenda baginya untuk segera diatasi.
Masalah daerah perbatasan yang diresahkan warga adalah kurangnya pengawasan di daerah tersebut, sehingga daerah ini rawan akan kasus penyelundupan ilegal.
Panelis acara menyebutkan, penyelundupan ini bisa dalam berbagai bentuk barang. Salah satunya penyelundupan sisik trenggiling sebagai bahan pembuatan sabu.
“Kalau tidak salah ada 900 km bentangan perbatasannya. Menjaga perbatasan itu selalu menantang negeri yang sangat maju, sekalipun salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga perbatasan, tapi itu bukan alasan kemudian kita tidak jadi memberikan perhatian,” jelas Anies.
Anies sendiri, setelah menemui salah satu warga di Pasar Flamboyan di Pontianak, menyebutkan bahwa sayur juga ikut diselundupkan. Hal ini merugikan perekonomian para petani sayur lokal.
Sebagai solusinya, Anies menyebutkan ada tiga poin solusi untuk mengatasi masalah ini. Tiga solusi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Alokasi Anggaran
Anies menyebutkan, perlu ada alokasi anggaran untuk mendanai dan memperkuat pengawasan di daerah perbatasan tersebut.
“Menurut saya, kita harus berikan pos batas lintas negara ini alokasi sumber daya yang cukup, supaya mereka bisa memainkan peran yang lebh baik lagi dalam menjaga perbatasan kita itu. Alokasi apa? Fiskal, fiskal itu artinya anggaran yang lebih cukup sehingga mereka bisa menjaga,” terang Anies.
2. Keterlibatan Masyarakat
Bagi Anies, keterlibatan masyarakat menjadi solusi dalam mencegah terjadinya penyelundupan ilegal di daerah perbatasan ini.
“Yang kedua, pelibatan masyarakat, bagaimanapun keterlibatan masyarakat itu menjadi kunci,” kata Anies.
3. Kesejahteraan Masyarakat
Anies juga memperhatikan perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
“Yang ketiga yang tidak kalah penting, kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus ditingkatkan. Sehingga, mereka tidak melihat yang seberang itu sebagai tempat yang jauh lebih tinggi standar sosial ekonominya. Artinya, bantuan untuk permodalan, bantuan untuk usaha ekonomi mikro kecil di kawasan perbatasan harus diprioritaskan dulu,” ujar Anies.
Jika pembangunan ekonomi di daerah perbatasan dimaksimalkan, maka pengawasan dan pencegahan terhadap penyelundupan ilegal di daerah perbatasan menjadi optimal.
“Kami tidak ingin berslogan, tapi kami ingin daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembangunan ekonomi, supaya mereka tidak timpang dengan sebelahnya dan penjagaan tetap selalu menantang. Karena itu kita berharap bisa semesta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan dan kemudian pos lintas batas negara itu punya kemampuan untuk merespon bila ada laporan,” tandasnya.***
Penulis: Ainusshoffa Rahmatiah
Editor: Annisaa Rahmah
