banner 728x250

Anggota Parlemen Korsel Yakin Presidennya akan Umumkan Darurat Militer Kedua

Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol diduga akan lakukan darurat militer kedua. Foto: instagram.com/sukyeol.yoon
Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol diduga akan lakukan darurat militer kedua. Foto: instagram.com/sukyeol.yoon
banner 120x600
banner 468x60

Tuturpedia.com – Kelompok hak asasi manusia Korea Selatan (Korsel) yaitu Pusat Hak Asasi Manusia Militer Korea, mengungkapkan pada hari Jumat (6/12/2024) bahwa mereka telah memperoleh bukti bahwa Presiden Yoon Suk Yeol sedang bersiap untuk memberlakukan darurat militer kedua dalam waktu dekat.

Menurut kelompok hak asasi manusia militer, para komandan Angkatan Darat Korea Selatan diperintahkan untuk bersiap-siap untuk panggilan darurat ketika angkatan darat memberlakukan larangan cuti sementara hingga hari Minggu (8/12/2024). 

Tanpa mengungkapkan nama-namanya, mereka mencurigai komandan-komandan tersebut telah menerima instruksi tersebut.

Selain itu, kelompok tersebut juga mengatakan indikasi bahwa pangkalan-pangkalan angkatan darat mempertahankan sikap kesiapan darurat meskipun darurat militer telah dicabut pada hari Rabu (4/12/2024), menandakan bahwa militer terbuka untuk pengerahan darurat untuk deklarasi darurat militer yang kedua, klaim kelompok tersebut.

“Yoon mungkin melakukan taruhan yang lebih berisiko dengan mempertaruhkan urusan negara. Pernyataan darurat militer masih harus dilihat sebagai pilihan yang sah bagi Yoon,” klain kelompok tersebut mengutip dari laman Korea Herald, Jumat (6/12/2024).

Hal yang sama juga diramalkan oleh anggota DPR Korea, Kim Min-seok. Dikutip dari laman Korea Times, secara akurat ia meramalkan kemungkinan darurat militer pada bulan Agustus, kini menyarankan agar Presiden Yoon Suk Yeol mungkin berupaya untuk mengumumkan keadaan darurat kedua.

Kim berspekulasi bahwa upaya darurat militer sebelumnya gagal karena perlawanan masyarakat dan ketidakmampuan menteri pertahanan. Darurat militer ini pun menurutnya masih dilakukan dengan tujuan utama yang sama, yaitu untuk melindungi Ibu Negara Kim Keon Hee dan dirinya sendiri dari tanggung jawab hukum.

“Mereka mungkin berpikir lain kali akan berbeda dan mereka akan fokus mengambil kendali Majelis Nasional terlebih dahulu,” katanya.

Mendengar kemungkinan tersebut, beberapa senior partai oposisi utama Partai Demokrat Korea juga mengatakan mereka tidak akan meninggalkan Majelis Nasional mulai Jumat (6/12/2024) mengingat partai tersebut juga telah diperingatkan akan kemungkinan darurat militer kedua.

Meski banyak spekulasi yang mengarah ke darurat militer kedua, Tentara Korea Selatan membantah tuduhan kelompok HAM Korea yang mengatakan akan ada darurat militer kedua dan menuturkan bahwa mereka tidak memberlakukan larangan cuti pada Minggu ini.***

Penulis: Anna Novita Rachim

Editor: Annisaa Rahmah