Blora, Tuturpedia.com — Polemik mobilisasi alat berat proyek Pertamina di jalur Kradenan–Pilang yang memicu keresahan warga, mendapat perhatian serius dari parlemen. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora, Mujoko, mengingatkan dengan tegas agar pihak korporasi tidak hanya mengejar target investasi, tetapi abai terhadap dampak lingkungan dan sosial masyarakat sekitar.
Sebagai legislator sekaligus warga asli Kecamatan Kradenan, Mujoko mengaku merasakan langsung keresahan yang berkembang di lapangan. Menurutnya, sebuah proyek besar tidak boleh hanya diukur dari kelancaran operasionalnya semata. Sabtu, (23/05/2026).
Komisi B DPRD Blora Mengaku Belum Dilibatkan
Mujoko membeberkan fakta mengejutkan bahwa hingga saat ini, DPRD Kabupaten Blora—khususnya Komisi B yang membidangi pengawasan sektor usaha dan Corporate Social Responsibility (CSR)—belum pernah dilibatkan secara terbuka oleh pihak perusahaan.
“Kami di Komisi B belum pernah mendapatkan penjelasan terbuka terkait pola CSR, pendekatan sosial perusahaan, maupun bagaimana mitigasi dampaknya ke masyarakat,” ujar Mujoko saat dihubungi via telepon.
Akibat dari minimnya transparansi ini, muncul ruang kosong informasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman serta konflik sosial di tengah masyarakat.
Warga Tidak Anti-Investasi, Hanya Butuh Keterbukaan
Menepis anggapan bahwa warga sengaja menghambat pembangunan, Mujoko menegaskan bahwa masyarakat Blora, khususnya di wilayah Kradenan, sangat terbuka terhadap investasi. Namun, mereka menuntut adanya penghormatan dan komunikasi yang jujur.
- Akses Publik Terganggu: Aktivitas mobilisasi alat berat ini melintasi ruang hidup harian warga.
- Infrastruktur Rentan Rusak: Jalan dan jembatan yang dilalui proyek merupakan akses vital sehari-hari bagi warga Desa Kradenan, Temulus, Pilang, hingga Randublatung.
“Kalau komunikasi dibuka dengan baik sejak awal, masyarakat pasti bisa memahami. Tapi kalau semuanya tertutup, masyarakat juga akan bertanya-tanya,” cetusnya.
Desak Pertamina dan Kontraktor Bertanggung Jawab
Menutup pernyataannya, Mujoko meminta seluruh elemen yang terlibat—mulai dari Pertamina, pihak kontraktor, hingga perusahaan ekspedisi—untuk duduk bersama dengan pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan warga.
Mitigasi dampak lingkungan dan kepastian perbaikan infrastruktur yang rusak harus diprioritaskan sebelum masalah menggelinding menjadi konflik yang lebih besar.
“Kita semua tentu ingin pembangunan berjalan baik. Tapi jangan sampai proyek besar justru meninggalkan persoalan sosial di tengah masyarakat,” pungkas Mujoko.
