Pati, Tuturpedia.com — Gelombang perlawanan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo kian menguat. Informasi yang dihimpun, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan menggelar aksi besar di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis, (21/08/2025).
Aksi tersebut bakal di gelar di depan gedung KPK Jakarta, pada 2–3 September 2025 mendatang. Adapun tuntutan AMPB
mendesak lembaga antirasuah segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Koordinator AMPB, Supriyono atau biasa di sapa akrab Botok, menegaskan bahwa klaim rekonsiliasi Ahmad Husein—salah satu inisiator AMPB—dengan Bupati Sudewo tidak akan melemahkan gerakan.
“Gerakan ini bukan soal personal, tapi soal akuntabilitas hukum. Data yang kami miliki menunjukkan Sudewo sudah lebih dari layak ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.
Bahkan, pihaknya, mengklaim sudah ada 500 lebih warga yang menyatakan siap turun langsung ke Jakarta. Jumlah itu masih akan bertambah seiring dengan pendataan yang terus berjalan.
Dirinya juga menuturkan bahwa Posko penggalangan dana dengan sistem donasi rakyat yang di buka AMPB, masyarakat sangat mendukung dan antusias.
Mereka membuka Posko Donasi Rp5 ribu di depan Kantor Bupati Pati sejak 18 Agustus lalu. Dalam praktiknya, banyak warga menyumbang lebih dari nominal yang dianjurkan—bahkan hingga pecahan Rp100 ribu.
“Semalam saja sudah terkumpul hampir Rp2 juta. Antusias masyarakat cukup tinggi, ini bukti bahwa warga Pati menginginkan transparansi dan keadilan hukum,” ungkapnya.
“Kotak donasi transparan yang dipajang di posko menjadi simbol bahwa perlawanan ini lahir dari akar rumput. Gerakan ini juga menepis tudingan bahwa aksi demo hanya ‘pesanan politik,” ungkapnya kembali.
Tak hanya itu, untuk Persiapan Armada Massa, lanjutnya kembali, AMPB juga menyiapkan logistik massa dengan menyediakan armada menuju Jakarta.
“Setidaknya 20 truk dan 2 bus sudah terdata, dan jumlahnya dipastikan bertambah menjelang keberangkatan,” terangnya.
Dirinya, juga menjelaskan bahwa langkah ini sekaligus mengirim pesan keras bahwa aksi ke KPK bukan gertakan, melainkan gelombang nyata yang lahir dari keresahan publik.
“Rakyat Pati sudah cukup lama dipaksa menonton polemik korupsi ini tanpa kepastian hukum. Jika KPK lambat bertindak, wajar kalau rakyat bergerak langsung,” tandasnya.
Penulis: Lilik Yuliantoro || Editor: Permadani T.
