Tuturpedia.com – Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kini dirayakan setiap tanggal 19 Agustus. Sama seperti Republik Indonesia, tahun ini akan berusia 79 tahun.
Muhamad Masrofi selaku Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah menuturkan, sebelum tahun 2023 memang perayaan HUT Jateng jatuh pada 15 Agustus.
Akan tetapi, usai Perda Nomor 5/2023 terbit, HUT Jateng pun menyesuaikan hasil putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bertarikh 19 Agustus 1945, berkenaan dengan pembentukan 8 provinsi di RI.
Dalam putusan PPKI itu, delapan provinsi yang terbentuk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Kala itu, Raden Pandji Soeroso menjadi gubernur pertama untuk Jateng.
Adapun jabatan Raden Pandji Soeroso selaku gubernur selesai pada Oktober 1945, lalu digantikan oleh Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro hingga 1949. Berikut daftar setelahnya:
- Raden Boedijono 1949-1954.
- RMTP Mangoennegoro 1954–1958.
- R Soekardjo Mangoenkoesoemo 1958–1960.
- Mochtar 1960–1966.
- H Munadi 1966-1974.
- H Soepardjo Roestam 1974–1983.
- H Ismail 1983–1993.
- H Soewardi 1993–1998.
- H Mardiyanto 1998–2007.
- H Ali Mufiz 2007–2008.
- H Bibit Waluyo 2008–2013.
- H Ganjar Pranowo 2013-2023.
Usai Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, Nana Sudjana mengisi peran sebagai penjabat gubernur sampai saat ini.
Menurut Masrofi, Jawa Tengah di tangan Nana makin gemilang. Berbagai program terus dilakukan sampai menggenggam banyak penghargaan, salah satunya provinsi dengan indeks SPBE tertinggi.
“Kini, Jawa Tengah telah berusia 79 tahun. Kerja sama, kolaborasi, dan kerja keras terus dilakukan. Sinergi antarsektor terus dibangun, demi wujudkan Jateng maju gemilang,” ucap Masrofi, dikutip Selasa (13/8/2024).
Jawa Tengah Tak Terpisahkan dari RI
Stephanus Sukirno, anggota Komisi A DPRD Jateng, pun menyambut positif perayaan HUT Jateng tiap 19 Agustus. Hal ini baginya selaras dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
“(Hari) ultah Jateng menjadi 19 Agustus, ya tidak apa-apa wong memang sudah ada bukti (peristiwa historis),” ujar Stephanus Sukirno.
Proses perubahan itu, kata Sukirno, berawal dari surat aduan Dewan Harian Daerah (DHD) 45 kepada Komisi A DPRD Jateng. Lalu direspons Komisi II DPR RI, yang pada akhirnya membahas terkait UU delapan provinsi.
Pemprov Jateng lantas membuat peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Hasilnya, lahirlah Perda Nomor 5 Tahun 2023. Dengan ini, ia harap masyarakat memiliki suatu kebanggaan terhadap Jawa Tengah, karena menjadi salah satu provinsi yang tumbuh saat Indonesia berdiri.***
Penulis: Annisaa Rahmah
Editor: Annisaa Rahmah
