Blora, Tuturpedia.com – Aktivis peduli program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora, Jawa Tengah, angkat suara menjelang dan selama bulan Ramadan 2026. Mereka mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan setengah hati, terutama dalam menjaga kualitas gizi dan transparansi anggaran. Sabtu (28/02/2026).
Menurut para aktivis, Ramadan bukan alasan untuk menurunkan standar kualitas makanan bagi penerima manfaat. Justru, kebutuhan nutrisi selama berpuasa harus diperhatikan secara serius agar tetap memenuhi unsur gizi seimbang.
“Jangan sampai karena Ramadan, menu jadi sekadar formalitas. Gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya tidak boleh main-main,” tegas salah satu aktivis di Blora.
Sorotan utama tertuju pada komposisi menu yang dibagikan selama bulan puasa. Sejumlah laporan dari berbagai daerah menyebutkan adanya perubahan bentuk makanan menjadi paket kering. Meski dinilai lebih praktis, mereka menekankan agar kandungan protein, vitamin, dan mineral tetap terpenuhi sesuai standar gizi.
Program MBG sendiri berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui skema makan bergizi gratis. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan teknis di lapangan dinilai harus diperketat, termasuk oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain aspek gizi, transparansi anggaran menjadi tuntutan penting. Aktivis meminta agar harga per paket makanan dicantumkan secara terbuka kepada publik. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan anggaran yang nilainya tidak kecil.
Sebelumnya, isu transparansi harga paket MBG juga sempat disorot oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang meminta agar komponen harga dalam paket MBG selama Ramadan dicantumkan secara jelas kepada masyarakat.
Tak hanya itu, aktivis juga menyoroti kasus keracunan makanan yang kerap terjadi di sejumlah sekolah dalam berbagai program konsumsi massal. Mereka menegaskan harus ada tindakan tegas apabila ditemukan kelalaian, termasuk pemberian sanksi kepada pihak SPPG atau penyedia yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
“Pengawasan harus jelas dan tegas. Anggarannya sangat besar, jangan sampai ada pembiaran. Kalau terjadi keracunan atau menu di bawah standar, harus ada sanksi nyata,” ujarnya.
Mereka juga mengimbau pihak sekolah agar berani menolak jika mendapati menu yang tidak sesuai standar gizi atau diragukan kualitasnya. Sekolah dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kesehatan siswa sebagai penerima manfaat.
“Kepala sekolah dan guru jangan ragu menolak jika menu di luar standar. Ini soal kesehatan anak-anak,” tambahnya.
Para aktivis berharap pemerintah daerah dan pelaksana teknis di lapangan membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya. Keterbukaan informasi dinilai akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program strategis nasional ini benar-benar tepat sasaran.
“Kalau transparan dan gizinya terjamin, masyarakat pasti mendukung. Tapi kalau tertutup, wajar kalau publik bertanya,” pungkasnya.
