Blora, Tuturpedia.com – Gelombang kritik terhadap kinerja kunjungan kerja (kungker) DPRD Blora kian menguat. Kali ini, Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada Kapolres Blora sebagai bentuk protes atas dugaan kungker yang dinilai tidak transparan dan cenderung “ugal-ugalan”. Sabtu, (11/04/2026).
Dalam surat tersebut, MPKN menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 15 April 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Aksi rencananya akan dipusatkan di depan kantor DPRD Blora dan Kejaksaan Blora, dengan melibatkan sekitar 100 massa.
Ketua MPKN, M. Fuad Musofa, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya terkait kegiatan kungker DPRD yang dinilai tidak memberikan kejelasan hasil kepada masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen kami dalam mengawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kami melihat ada kejanggalan dalam pelaksanaan kungker DPRD yang perlu dikritisi secara terbuka,” tulisnya dalam surat tersebut.
Aksi ini mengusung agenda utama berupa kritik terhadap kungker DPRD yang dianggap tidak transparan dan minim akuntabilitas. MPKN juga menyoroti pentingnya laporan hasil kunjungan kerja yang seharusnya bisa diakses publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dalam pelaksanaannya, massa aksi akan dilengkapi dengan perangkat sound system dan spanduk sebagai sarana penyampaian aspirasi. MPKN menegaskan bahwa kegiatan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum.
Koordinator lapangan aksi, Supriyanto, menyebut bahwa aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blora.
“Kami ingin ada kejelasan. Jangan sampai kegiatan yang menggunakan anggaran publik justru tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rencana aksi ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap kinerja DPRD Blora, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Masyarakat kini menunggu bagaimana respons dari pihak DPRD maupun aparat penegak hukum atas kritik yang disuarakan secara terbuka tersebut.
Aksi yang akan digelar ini diprediksi menjadi momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
