Tuturpedia.com – Calon wakil presiden, Mahfud MD beri tanggapan soal adanya dugaan politisi bantuan sosial (bansos).
Dikutip Tuturpedia.com dari berbagai sumber pada Sabtu (3/2/2024), Mahfud MD memberikan tanggapan tudingan politisasi bansos usai Presiden Jokowi membagi-bagikan bantuan sosial tanpa Risma.
Mahfud sendiri menyatakan jika bansos memang diperlukan untuk rakyat. Namun, Mahfud menegaskan bahwa bansos tak boleh dipolitisasi seolah-olah itu merupakan kegiatan politik tertentu.
“Saya melihat bansos itu diperlukan oleh rakyat, tetapi tidak boleh dipolitisir seakan-akan itu kegiatan politik tertentu, paslon tertentu atau dikait-kaitkan sebagai bantuan orang dekat paslon tertentu,” ujar Mahfud pada Sabtu (3/2/2024).
Mahfud MD menilai jika bantuan sosial memang menjadi agenda negara dalam menyejahterakan masyarakat namun tetap harus sesuai dengan arahan konstitusi.
“Bansos itu arahan konstitusi yang harus dilakukan siapa pun pemerintahannya,” kata Mahfud.
Ia juga mengatakan jika bansos menjadi salah satu materi yang diperhatikan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Mahfud menyampaikan jika terpilih nanti, Ganjar-Mahfud akan memperluas permasalahan bansos tersebut.
“Bukan tidak mungkin jika Ganjar-Mahfud terpilih malah bansos itu nanti akan lebih meluas, akan lebih dan tetap sasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD menuturkan jika program bansos yang dipersiapkan oleh Ganjar-Mahfud akan lebih tepat sasaran karena adanya program KTP Sakti.
“Selain bansos, kita juga punya program KTP sakti. Di KTP sakti itu secara otomatis akan tertulis di pusat data, siapa yang berhak mendapat siapa yang tidak,” ucapnya.
Mahfud juga menyampaikan jika penyebaran bansos jangan pilih-pilih hanya di daerah gemuk dan daerah kecil dalam berpolitik. Tapi pastikan untuk masyarakat miskin.
“Jangan kita pilih-pilih daerah gemuk dan daerah kecil dalam berpolitik, tapi orang miskin yang harus dibantu” pungkas Mahfud MD.
Seperti yang diketahui, Jokowi tengah gencar memberikan bansos di tengah kunjungan kerjanya di beberapa daerah.
Ada dua program bantuan yang saat ini sedang berjalan dan diberikan oleh Jokowi, keduanya ialah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan.
Sementara itu, Jokowi sendiri membantah adanya politisasi bantuan sosial yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden Prabowo-Gibran.
Jokowi menyebutkan jika bantuan tersebut sudah disetujui oleh DPR, bukan keputusan eksekutif semata.
“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September, jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR), beber Jokowi pada Jumat (2/2/2024).***
Penulis: Niawati
Editor: Annisaa Rahmah
Respon (1)