Karanganyar, Tuturpedia.com – Seruan penyelamatan lingkungan dan perlawanan terhadap eksploitasi alam kembali digaungkan sejumlah elemen masyarakat sipil. Mereka menilai pembangunan yang mengatasnamakan investasi dan kebutuhan energi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun ruang hidup masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Mengincar Karst di Pracimantoro yang digelar Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu (FRPGL) bersama WatchDoc, Jumat (13/11/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Budaya Estetik Indonesia (RBEI), Karanganyar, Jawa Tengah, itu dihadiri berbagai elemen masyarakat, komunitas, dan jaringan gerakan lingkungan.
Hadir sebagai pembicara Mas Permen dari Tali Jiwa Pracimantoro, Jagalawu, dan CELIOS. Diskusi dipandu Bung Aan selaku tuan rumah sekaligus moderator.
Jateng Guyub turut hadir melalui dua perwakilannya, Exi Wijaya. Kehadiran mereka menjadi bagian dari solidaritas lintas komunitas dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan dan mempertahankan ruang hidup masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti berbagai persoalan pembangunan yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Mulai dari rencana pembangunan pabrik semen di kawasan karst Pracimantoro hingga proyek geothermal di kawasan Gunung Lawu, Ungaran, dan Ciremai.
Mereka mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak semestinya hanya dihitung menggunakan angka investasi, pertumbuhan ekonomi, dan potensi lapangan pekerjaan. Ada aspek lain yang harus diperhatikan, seperti keberadaan sumber mata air, kawasan hutan, ekosistem, lahan pertanian, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar.
Pengalaman masyarakat Pegunungan Kendeng dalam menghadapi persoalan industri semen juga menjadi salah satu pembelajaran penting. Perjuangan panjang warga mempertahankan tanah dan sumber air menunjukkan bahwa konflik lingkungan dapat berlangsung panjang ketika kepentingan pembangunan berhadapan dengan kebutuhan masyarakat.
Kini, kekhawatiran serupa muncul di Pracimantoro. Kawasan karst yang memiliki fungsi ekologis dan berkaitan dengan sistem penyimpanan air dinilai perlu mendapatkan perlindungan serius.
Jateng Guyub memandang perjuangan lingkungan tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Ancaman terhadap satu kawasan ekologis merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solidaritas masyarakat luas.
Dalam pernyataan sikapnya, Jateng Guyub menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kemajuan maupun perkembangan teknologi. Namun, pembangunan harus memperhatikan keselamatan ekologis, keterbukaan informasi, kajian dampak lingkungan, serta hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Mereka juga mengingatkan bahwa proyek yang menggunakan label energi bersih dan energi terbarukan tetap harus diawasi. Menurut mereka, setiap proyek harus terbuka terhadap kritik dan pemeriksaan dampak lingkungan.
“Rakyat bukan penonton yang hanya diminta menerima keputusan. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan menentukan masa depan ruang hidupnya,” demikian salah satu pesan dalam pernyataan Jateng Guyub.
Bagi mereka, persoalan lingkungan bukan semata-mata urusan gunung, hutan, sungai, maupun satwa liar. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Ketika sumber air terganggu, petani menjadi kelompok yang berpotensi merasakan dampaknya. Ketika kawasan hutan dan ekosistem rusak, masyarakat sekitar juga berhadapan dengan risiko kehilangan sumber penghidupan.
Karena itu, kegiatan diskusi dan pemutaran film dokumenter tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang bertukar pikiran. Solidaritas lintas komunitas dinilai perlu diperkuat melalui pengawasan kebijakan, penyampaian aspirasi, serta pendampingan terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.
Jateng Guyub menyampaikan sejumlah seruan, yakni menolak rencana pembangunan pabrik semen di Pracimantoro, menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari ancaman kerusakan ekologis, serta menolak proyek geothermal yang dinilai mengancam ruang hidup di kawasan Lawu, Ungaran, dan Ciremai.
” Bumi bukan komoditas. Alam bukan milik korporasi. Ruang hidup adalah hak rakyat,” menjadi pesan yang digaungkan dalam pernyataan tersebut.
Mereka berharap generasi mendatang masih dapat menikmati gunung yang hijau, hutan yang terjaga, sungai yang mengalir, tanah yang subur, dan sumber air yang tetap tersedia.
Sebab, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang apa yang dapat dibangun hari ini, tetapi juga tentang kehidupan seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
