Jakarta, Tuturpedia.com – Rencana Kementerian Koperasi mengalihkan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Bukan hanya soal perluasan peran koperasi, tetapi juga kesiapan sistem, keamanan dana, dan jaminan agar hak para pegawai negara tidak terganggu.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengusulkan skema penyaluran gaji ASN melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Kementerian Keuangan. Ia bahkan memastikan rencana tersebut ditargetkan terealisasi pada 2026.
Menurut Ferry, proses persiapan teknis sedang dibahas secara intensif bersama kementerian terkait. Skema ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi agar tidak hanya bergerak dalam kegiatan ekonomi desa, tetapi juga menjangkau layanan keuangan masyarakat.
Namun, di balik rencana tersebut, terdapat persoalan mendasar yang perlu dijelaskan kepada publik. Apakah seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah memiliki kesiapan teknis, tata kelola, dan sistem pengawasan yang memadai untuk menangani penyaluran gaji ASN?
Gaji ASN bukan transaksi biasa. Uang tersebut merupakan hak pegawai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar cicilan, biaya pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, setiap perubahan mekanisme pembayaran harus menjamin ketepatan waktu, keamanan dana, dan kepastian akses bagi penerimanya.
Jangan Sampai Ambisi Memperkuat Koperasi Mengorbankan Hak ASN
Penguatan koperasi merupakan salah satu cara untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, ketika koperasi hendak dilibatkan dalam penyaluran gaji pegawai negara, standar pengelolaan dan tanggung jawabnya harus jelas.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah KDKMP akan bertindak sebagai penyalur, mitra lembaga keuangan, atau menjadi bagian dari sistem pembayaran yang terhubung dengan perbankan. Perbedaan peran tersebut penting karena menentukan tanggung jawab hukum, mekanisme transaksi, dan pihak yang wajib menanggung risiko apabila terjadi gangguan.
Selain itu, perlu dipastikan bagaimana perlindungan dana ASN, sistem keamanan data pribadi, mekanisme pengaduan, serta penyelesaian apabila gaji terlambat diterima atau terjadi kesalahan transaksi.
Tanpa penjelasan yang transparan, rencana besar ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana maupun penerima gaji.
Kesiapan Koperasi Harus Terukur, Bukan Sekadar Target
Pernyataan Ferry bahwa skema tersebut ditargetkan berjalan tahun ini menunjukkan adanya dorongan untuk mempercepat pelaksanaannya. Akan tetapi, target waktu tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi yang dilibatkan telah memenuhi persyaratan operasional, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, serta didukung infrastruktur teknologi dan pengawasan yang memadai.
Mekanisme audit juga harus disiapkan sejak awal. Setiap transaksi perlu tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri, sementara jalur pengaduan harus mudah diakses apabila muncul masalah. Kamis, (15/10/2026).
Jika pelaksanaan dilakukan secara bertahap, pemerintah juga perlu menyampaikan kriteria pemilihan koperasi, wilayah percontohan, jumlah ASN yang menjadi sasaran, serta hasil evaluasi sebelum skema diperluas.
Langkah tersebut penting agar kebijakan tidak sekadar terlihat berjalan cepat, tetapi benar-benar siap diterapkan.
Kementerian Keuangan Perlu Membuka Kejelasan Skema
Karena usulan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, publik juga menantikan penjelasan mengenai posisi kementerian tersebut terhadap rencana ini.
Sejumlah hal perlu diperjelas, mulai dari dasar hukum, mekanisme pencairan dan penyaluran, biaya administrasi jika ada, hingga hubungan kerja antara pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan yang terlibat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ASN tidak dirugikan oleh perubahan mekanisme pembayaran. Penyaluran gaji harus tetap memberikan kepastian kepada pegawai, tanpa menambah beban yang tidak semestinya atau membatasi akses mereka terhadap haknya sendiri.
Jangan sampai program yang bertujuan memperkuat ekonomi desa justru menimbulkan persoalan baru bagi pegawai negara akibat sistem yang belum matang.
Transparansi Menjadi Kunci
Rencana penyaluran gaji ASN melalui KDKMP kini memasuki tahap yang membutuhkan kejelasan lebih lanjut. Pernyataan Menteri Koperasi mengenai target pelaksanaan pada 2026 perlu diikuti penjelasan konkret tentang kesiapan sistem, aturan main, pengawasan, dan perlindungan penerima.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang terlibat atau cepatnya kebijakan diluncurkan. Ukuran terpentingnya adalah apakah gaji ASN dapat diterima secara aman, tepat waktu, dan tanpa hambatan.
Pada akhirnya, penguatan koperasi dan perlindungan hak ASN seharusnya berjalan beriringan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa rencana tersebut bukan sekadar perluasan fungsi kelembagaan, melainkan kebijakan yang memiliki landasan kuat, mekanisme transparan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebelum pelaksanaan diperluas, satu pertanyaan mendasar harus dijawab: sudah sejauh mana kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengelola penyaluran gaji ASN, dan siapa yang bertanggung jawab penuh jika terjadi masalah.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
