Kudus, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong Universitas Muria Kudus (UMK) mengambil peran strategis dalam program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Perguruan tinggi tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya bagi siswa SMK di Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya.
Dorongan itu disampaikan Edy saat menjadi pembicara dalam talkshow bertajuk “Membedah Jaminan Perlindungan bagi Pekerja Migran dalam Penerapan Program SMK Go Global di Era Integrasi Pasar Kerja” di Auditorium UMK, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UMK tersebut juga menghadirkan Dewi Ariam, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Edy menegaskan bahwa program SMK Go Global bukan sekadar membuka peluang bekerja di luar negeri. Program tersebut harus menjadi langkah terencana untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan, kompetensi, serta kesiapan menghadapi persaingan di pasar kerja internasional.
“Saya berharap UMK menjadi bagian dari SMK Go Global. Ada target 40 ribu calon pekerja migran yang akan disiapkan KP2MI, mulai dari pelatihan bahasa, kompetensi, uji kompetensi, hingga penempatan,” kata Edy.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peluang besar untuk memperluas akses pelatihan bagi lulusan SMK yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, serta dukungan program pelatihan yang memadai, kampus dapat menjadi penghubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja internasional.
UMK Migrant Center Jadi Gagasan Strategis
Edy secara khusus mendorong UMK menginisiasi pusat pelatihan melalui UMK Migrant Center atau pusat layanan pekerja migran berbasis universitas.
Pusat tersebut diharapkan menjadi tempat bagi siswa SMK untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing, mengikuti pelatihan keterampilan, menjalani uji kompetensi, serta mempersiapkan diri sebelum memasuki proses penempatan kerja di luar negeri.
“SMK-SMK yang ada di Kudus dan sekitarnya bisa berada di training center yang nanti dikembangkan oleh UMK melalui UMK Migrant Center berbasis universitas. Ini yang saya harapkan agar target 40 ribu calon pekerja migran bisa tercapai,” ujarnya.
Gagasan ini dinilai dapat memperkuat hubungan antara perguruan tinggi, sekolah kejuruan, lembaga pelatihan, dan pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat global.
Pemerintah, lanjut Edy, juga memberikan dukungan pembiayaan untuk sejumlah tahapan persiapan calon pekerja migran. Dukungan tersebut mencakup pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, pengurusan visa, hingga paspor.
Dengan adanya dukungan tersebut, kesempatan calon pekerja migran untuk memperoleh pelatihan dan mempersiapkan keberangkatan diharapkan semakin terbuka.
Target 500 Ribu Calon Pekerja Migran
Edy mengungkapkan, target penyiapan 40 ribu calon pekerja migran merupakan tahap awal dari rencana yang lebih besar. Pemerintah merencanakan penyiapan masing-masing 140 ribu calon pekerja migran pada 2027, 2028, dan 2029.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, total calon pekerja migran yang dipersiapkan melalui program tersebut mencapai 500 ribu orang.
Target itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah kejuruan, balai latihan kerja, hingga lembaga pelatihan swasta.
Namun, Edy mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan. Penyiapan calon pekerja migran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil perusahaan atau negara tujuan.
Menurutnya, informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja atau job order harus menjadi dasar dalam menentukan jenis pelatihan, kompetensi yang dibutuhkan, hingga proses penempatan.
“KP2MI betul-betul mendesain mulai dari persiapan, penempatan, hingga perlindungan di negara tujuan. Basisnya adalah job order,” jelasnya.
Pelatihan Harus Terhubung dengan Kebutuhan Pasar Kerja
Edy menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja dapat dihimpun melalui kerja sama antarpemerintah (government to government), kerja sama antarpihak swasta (private to private), maupun permintaan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).
Informasi tersebut kemudian menjadi acuan bagi lembaga pelatihan untuk menyiapkan calon pekerja sesuai kebutuhan pekerjaan yang tersedia.
Lembaga yang dapat dilibatkan antara lain perguruan tinggi, balai latihan kerja (BLK) pemerintah, dan lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.
Dengan pola tersebut, pelatihan diharapkan tidak berhenti pada pemberian sertifikat atau peningkatan keterampilan semata, tetapi benar-benar membuka jalan menuju kesempatan kerja yang tersedia.
“Job order-nya kita tarik dulu. Maka saya meyakini dengan cara seperti ini, perlindungan bagi pekerja, baik sebelum maupun selama penempatan, dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Edy juga menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran sejak tahap persiapan hingga berada di negara tujuan. Kompetensi yang baik harus berjalan beriringan dengan proses penempatan sesuai ketentuan dan jaminan perlindungan yang memadai.
Melalui keterlibatan UMK dalam SMK Go Global, diharapkan lulusan SMK di Kudus dan sekitarnya memiliki akses lebih luas terhadap pelatihan berkualitas, informasi lowongan yang jelas, serta kesempatan bekerja di luar negeri secara aman dan profesional.
Pada akhirnya, program ini diharapkan bukan hanya meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia, melainkan juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
