Banjarbaru, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam program SMK Go Global yang digagas pemerintah untuk membuka peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Kamis, (15/10/2026).
Dari target nasional sekitar 40.000 peserta, Kalimantan Selatan baru memanfaatkan kuota sekitar 200 orang. Capaian tersebut dinilai masih sangat minim dan menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global.
Sorotan itu disampaikan Edy saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada, Senin (13/10/2026).
“Masa satu provinsi baru memanfaatkan 200 orang? Dari target 40.000, itu hanya beberapa persen saja. Saya kira ini PR berat yang harus segera diselesaikan,” ujar Edy.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, rendahnya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari terbatasnya minat untuk bekerja ke luar negeri pada sektor formal. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah warga Kalimantan Selatan yang bekerja ke luar negeri rata-rata hanya sekitar 400 orang per tahun.
Ironisnya, sebagian calon pekerja masih memilih sektor informal. Bahkan, terdapat warga yang berangkat melalui jalur nonprosedural atau ilegal, sehingga berpotensi menghadapi persoalan perlindungan dan kepastian hukum saat bekerja di negara tujuan.
Menurut Edy, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Program SMK Go Global semestinya dimanfaatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan kesiapan menghadapi kebutuhan industri internasional.
Selain persoalan minat, kendala juga ditemukan pada kesiapan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah. Sejumlah aspek pelatihan dinilai masih perlu diperkuat agar sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja global.
Program tersebut membutuhkan sistem pelatihan yang terstruktur, fasilitas memadai, termasuk asrama, serta kurikulum yang relevan dengan perkembangan industri internasional.
“Perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina LPK agar naik kelas dan memenuhi syarat program. Ekosistem ini harus segera dibangun,” tegasnya.
Edy mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat, Balai Latihan Kerja (BLK), dan perguruan tinggi untuk membangun ekosistem pelatihan yang mampu menghasilkan calon pekerja berkualitas.
Menurutnya, peluang kerja di luar negeri harus disertai kesiapan kompetensi agar masyarakat tidak sekadar berangkat bekerja, tetapi juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan memperoleh perlindungan melalui jalur resmi.
Pemerintah daerah juga perlu memperluas sosialisasi mengenai peluang kerja formal di luar negeri, sekaligus memastikan calon pekerja mendapatkan informasi mengenai persyaratan, pelatihan, dan prosedur penempatan yang benar.
Edy menegaskan, rendahnya pemanfaatan kuota SMK Go Global perlu segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Tanpa pembenahan lembaga pelatihan dan peningkatan minat masyarakat, peluang yang disediakan pemerintah berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap Kalimantan Selatan mampu meningkatkan partisipasi dalam program tersebut sehingga semakin banyak tenaga kerja daerah yang memperoleh kesempatan berkarier di pasar internasional secara kompeten, aman, dan prosedural.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
