Blora, Tuturpedia.com – Komitmen DPRD Kabupaten Blora dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Setelah sukses merampungkan perbaikan Jembatan Talokwohmojo, kini perhatian legislatif mulai diarahkan ke wilayah Kecamatan Ngawen. Sabtu, (04/07/2026).
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mengungkapkan bahwa sebelumnya anggaran daerah cukup banyak terserap untuk pembangunan Jembatan Talokwohmojo yang dinilai sangat krusial.
Jembatan tersebut telah berusia lebih dari dua dekade tanpa perbaikan signifikan, sehingga membutuhkan penanganan serius dengan total anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar.
“Dengan selesainya Jembatan Talokwohmojo, maka kita akan bisa berpikir melakukan pendataan lagi untuk pembangunan jembatan di wilayah Kecamatan Ngawen,” ujar Siswanto.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jembatan menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Tak hanya soal jembatan, persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi perhatian DPRD. Menanggapi keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan di jalur antar-desa, Siswanto menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menerapkan skala prioritas.
Pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap titik-titik yang dinilai paling gelap namun memiliki tingkat mobilitas tinggi, guna memastikan pemasangan PJU tepat sasaran dan berdampak langsung bagi keselamatan warga.
“Karena keterbatasan anggaran, kita harus menentukan prioritas. Titik-titik yang paling rawan dan sering dilalui masyarakat akan menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Siswanto juga merespons aspirasi warga terkait pentingnya menghidupkan kembali alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Ia mengakui, pada tahun ini anggaran Pokir ditiadakan karena APBD Blora difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman daerah.
Namun demikian, ia memastikan bahwa DPRD akan memperjuangkan kembalinya Pokir dalam pembahasan anggaran mendatang, khususnya pada momentum Musrenbangda dan penyusunan KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, Pokir memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menjelaskan pembagian kewenangan pembangunan, di mana dana desa (DD) difokuskan untuk pembangunan jalan di lingkungan pemukiman dan antar-dukuh, sementara jalan antar-desa hingga antar-kecamatan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Adanya DPRD ini adalah untuk rakyat, dan hadirnya DPRD itu kan karena ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada DPRD. Maka kehadiran kami harus benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat, khususnya di Blora yang fokusnya masih pada pembangunan infrastruktur,” pungkasnya optimis.
