Tuturpedia.com — Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap pandangannya mengenai alasan mengapa penghasilan tenaga pendidik di Indonesia dinilai belum memadai. Menurut Prabowo, masalahnya bukan semata karena negara tidak memiliki anggaran pendidikan yang besar, melainkan karena sebagian kekayaan nasional selama bertahun-tahun tidak sepenuhnya kembali ke kas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). Di hadapan para ulama dan peserta forum, Prabowo menjelaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara berkaitan erat dengan kebocoran ekonomi yang terjadi dalam jangka panjang.
Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan yang besar dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang disebut berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia membukukan keuntungan perdagangan sekitar US$436 miliar dalam kurun 22 tahun. Namun, sebagian besar keuntungan tersebut tidak seluruhnya berputar di dalam negeri karena adanya arus modal yang mengalir ke luar negeri dalam jumlah sangat besar.
Menurut Presiden, fenomena tersebut membuat negara tidak dapat menikmati secara optimal hasil dari kekayaan dan aktivitas ekonominya sendiri. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kemampuan pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah, tetapi juga pada kapasitas negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan pegawai negeri.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti praktik manipulasi laporan ekspor yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun. Modus yang sering terjadi adalah pelaporan nilai atau volume ekspor yang lebih rendah dibanding transaksi sebenarnya sehingga potensi penerimaan negara berkurang secara signifikan.
Presiden kemudian memberikan ilustrasi sederhana mengenai praktik tersebut.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi.”
Berdasarkan data yang dipaparkannya, kerugian akibat praktik semacam itu diperkirakan mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun dalam rentang 34 tahun terakhir. Sementara kebocoran ekonomi yang masih terjadi setiap tahun disebut berada di kisaran US$150 miliar atau setara Rp2.500 triliun.
Dalam konteks itulah Prabowo mengaitkan kondisi kesejahteraan guru dan pegawai negeri yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus.”
Prabowo menegaskan pemerintahannya tengah berupaya menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keuangan negara agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan mengenai kesejahteraan guru yang masih menjadi isu strategis nasional. Meski alokasi fungsi pendidikan dalam APBN telah memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen, berbagai kalangan menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak proses belajar-mengajar.
Bagi para guru, persoalan ini tentu bukan sekadar soal angka dalam dokumen anggaran. Di baliknya terdapat harapan mengenai penghargaan terhadap profesi yang selama puluhan tahun menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang menutup kebocoran ekonomi dan memperkuat penerimaan negara, banyak pihak berharap hasil akhirnya bukan hanya tercermin dalam laporan keuangan negara, melainkan juga dalam kesejahteraan mereka yang setiap hari berdiri di depan kelas untuk mendidik generasi berikutnya.***
