Jakarta, Tuturpedia.com – Di tengah padatnya agenda perayaan Iduladha, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, tetap menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat dengan meluangkan waktu melayani awak media. Jumat, (29/05/2026).
Ia merespons berbagai sorotan publik terkait isu yang belakangan mencuat, yakni dugaan melemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Dalam keterangannya, Firman menegaskan bahwa DPR RI tetap menjalankan tiga fungsi utamanya secara konsisten, yaitu fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Dirinya, juga menepis anggapan bahwa parlemen saat ini kehilangan daya kritisnya terhadap jalannya pemerintahan.
“Tidak benar jika dikatakan fungsi pengawasan DPR melemah. Kami tetap bekerja sesuai tugas konstitusional, baik dalam mengawasi jalannya pemerintahan, membahas anggaran, maupun menyusun regulasi,” ujar Firman.
Firman kemudian mengingatkan kembali pesan penting Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI saat pengantar nota keuangan.
Menurutnya, Presiden secara tegas telah memberikan peringatan kepada seluruh anggota DPR dan MPR untuk tidak lengah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Presiden dengan jelas mengingatkan agar DPR dan MPR menjalankan fungsi pengawasan secara melekat terhadap para pembantunya di kementerian dan lembaga. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran negara,” jelasnya.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Firman menilai bahwa pesan tersebut harus menjadi penguat moral sekaligus pengingat bagi seluruh anggota parlemen agar tidak ragu dalam bersikap. Dan, menekankan bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.
Lebih lanjut, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menegaskan pentingnya keberanian semua pihak, baik dari partai koalisi maupun oposisi, untuk bersikap kritis.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya bisa berjalan jika seluruh elemen politik menjalankan perannya secara objektif dan profesional.
“Baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar, semua harus berani bersikap kritis. Jangan ada rasa takut atau ragu. Kita ini wakil rakyat, sehingga harus berani menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan rakyat serta negara,” tegasnya.
Dan, pihaknya juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Jika DPR terlihat pasif, maka akan muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
Momentum Idul Adha, menurut Firman, seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh pejabat publik untuk meningkatkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Nilai pengorbanan yang terkandung dalam Idul Adha dinilai relevan dengan komitmen para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan dan pengorbanan. Dalam konteks bernegara, itu berarti kita harus berani mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu rakyat dan negara,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Firman berharap publik tidak meragukan peran DPR, sekaligus mendorong seluruh anggota parlemen untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia.
