Lampung Tengah, Tuturpedia.com – Polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah kian memanas. Desakan agar pemerintah daerah bersikap tegas kini datang dari berbagai pihak, termasuk Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) DPD Lampung. Rabu, (20/05/2025).
Wakil Ketua YLPK PERARI Lampung, RM Edy Yulianto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi I DPRD Lampung Tengah yang meminta Plt Bupati, I Komang Koheri, untuk segera mengambil sikap tegas atas kisruh tersebut.
“Langkah pengawasan legislatif ini sudah tepat. Kami mendukung penuh Komisi I DPRD yang meminta Plt Bupati bersikap tegas terkait polemik penunjukan Plt Kepala Dinas Pendidikan,” ujar Edy dalam pernyataannya, Selasa (19/5).
Menurutnya, ketegasan kepala daerah sangat krusial untuk memastikan jalannya roda pemerintahan tetap stabil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kapasitas, tetapi juga keberanian dalam mengambil keputusan.
“Ketegasan itu mutlak. Tanpa sikap tegas, pemerintahan bisa berjalan tidak konsisten dan terkesan ‘mencla-mencle’,” tegasnya.
Edy juga menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan dalam struktur pemerintahan daerah. Sebagai pimpinan tertinggi, Plt Bupati dinilai harus mampu memberikan kepastian hukum dan administratif, termasuk dalam penunjukan pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia bahkan mengingatkan agar tidak muncul kesan adanya “matahari kembar” dalam kepemimpinan di Lampung Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut hanya akan memperkeruh situasi dan menghambat kinerja birokrasi.
“Kalau memang tidak ada ‘matahari kembar’, maka Plt Bupati harus segera mengambil sikap tegas. Jangan sampai ada keraguan dalam menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Lebih jauh, Edy menyinggung dampak psikologis pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Bupati Lampung Tengah beberapa waktu lalu. Ia menilai peristiwa itu masih membayangi para pejabat daerah sehingga membuat mereka cenderung ragu dalam mengambil keputusan.
“Pasca OTT KPK, banyak pejabat jadi gamang. Akibatnya, roda pemerintahan berjalan stagnan tanpa arah yang jelas. Ini berbahaya jika terus dibiarkan,” katanya.
Edy pun mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, pejabat yang tidak memiliki keberanian dalam mengambil keputusan sebaiknya mundur dari jabatannya.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan keraguan. Kalau tidak punya nyali memimpin, lebih baik mundur dari jabatan,” pungkasnya.
