Jakarta, Tuturpedia.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, melontarkan peringatan serius kepada pemerintah terkait potensi ancaman Hantavirus di Indonesia. Selasa, (12/05/2026).
Ia menegaskan bahwa penyakit zoonosis dengan tingkat fatalitas tinggi ini tidak boleh dianggap sepele, terutama di tengah meningkatnya perhatian global terhadap penyebarannya.
Peringatan tersebut mencuat setelah dunia menyoroti wabah Hantavirus strain Andes yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius. Berbeda dengan jenis lainnya, strain Andes memiliki kemampuan menular antar manusia dan dapat menyebabkan infeksi paru-paru berat atau Hantavirus Pulmonary Syndrome.
“Peristiwa di kapal MV Hondius harus menjadi alarm bagi Indonesia. Kita tidak boleh menganggap Hantavirus sebagai ancaman jauh atau penyakit langka yang tidak relevan,” tegas Edy dalam keterangannya, Senin (11/5).
Ia mengungkapkan bahwa ancaman Hantavirus bukan sekadar potensi, melainkan sudah nyata di dalam negeri. Data Kementerian Kesehatan mencatat, dalam tiga tahun terakhir terdapat sedikitnya 23 kasus Hantavirus jenis Seoul Virus di Indonesia, dengan tiga di antaranya berujung kematian.
Menurut Edy, Hantavirus merupakan “silent threat” karena gejalanya kerap menyerupai penyakit lain seperti demam berdarah, tifus, hingga leptospirosis. Hal ini membuat deteksi dini menjadi sulit dan berisiko memperlambat penanganan medis.
“Kepadatan penduduk serta tingginya populasi tikus di kawasan permukiman menjadi faktor risiko utama. Penularan bisa terjadi melalui partikel urin, feses, atau air liur tikus yang terhirup manusia,” jelas legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut.
Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang membersihkan gudang atau rumah kosong tanpa perlindungan, yang dinilai menjadi salah satu jalur penularan paling berbahaya dan sering diabaikan.
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus, Edy mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis. Pertama, memperluas surveilans terhadap penyakit demam akut yang belum terdiagnosis. Kedua, meningkatkan kapasitas laboratorium PCR di rumah sakit rujukan. Ketiga, memperkuat pengendalian sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
“Pencegahan jauh lebih murah daripada penanganan saat situasi memburuk. Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan kesehatan publik,” pungkasnya.
