Blora, Tuturpedia.com – Aktivis Blora, Okky Abimanyu, menyoroti besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Ia menyebut, hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk proyek tersebut.
Bahkan, menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, jika program berjalan penuh selama satu tahun, kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp420 triliun.
“Bagaimana publik tidak cemas dengan skala pengelolaan anggaran sebesar itu?” ujar Okky dalam keterangannya, Jumat (27/02/2026).
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki banyak prioritas penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur. Ia khawatir, beban pembiayaan MBG berpotensi mengorbankan sektor-sektor krusial tersebut.
Sorotan juga muncul setelah adanya wacana pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program MBG. Okky menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
Tak hanya soal besaran anggaran, ia juga menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Menurutnya, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin tinggi pula risiko terjadinya penyimpangan apabila mekanisme kontrol tidak berjalan optimal.
“Ini bukan lagi sekadar soal kualitas makanan. Ini tentang transparansi program dan potensi pergeseran anggaran dari sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menuturkan bahwa Kekhawatiran serupa juga pernah disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai proyek dengan nilai jumbo berpotensi membuka ruang penyimpangan jika keterbukaan data dan akuntabilitas belum memadai.
Okky mengingatkan, proses pengadaan dalam skala besar sangat rentan terhadap praktik mark-up harga bahan pangan maupun penunjukan mitra yang tidak berbasis kompetensi, melainkan kedekatan.
“Wajar jika publik berpikir ada risiko korupsi berjamaah atau konflik kepentingan dalam program dengan anggaran sebesar ini. Ini bukan lagi tentang gizi semata, tapi tentang tata kelola dan siapa yang diuntungkan,” pungkasnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk membuka hasil evaluasi program secara berkala kepada publik guna memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
