Semarang, Tuturpedia.com — Tepat 20 Februari 2026 menandai satu tahun duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen memimpin Jawa Tengah untuk periode 2025–2030. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan pergerakan yang menggembirakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai, capaian ini lahir dari kerja bersama lintas sektor, bukan semata kerja pemerintah provinsi.
Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, hingga berbagai elemen masyarakat disebut menjadi fondasi utama keberhasilan selama 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas semangat gotong royong tersebut, Pemprov Jateng menggelar Anugerah Collaborative Award 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/2/2026).
Dalam ajang itu, sejumlah daerah dan kampus mendapat penghargaan atas kontribusi terbaiknya. Untuk kategori kabupaten/kota, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang. Sementara itu, kategori perguruan tinggi terbaik diraih oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Muria Kudus (UMK), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa ditopang oleh satu figur semata.
“Gubernur bukan superman, melainkan harus menggunakan super tim dalam rangka melakukan pembangunan di wilayah kita. Provinsi dengan 35 kabupaten/kota dan segala aspek yang ada, perlu adanya collaborative government (pemerintahan kolaboratif) yang harus kita ciptakan,” katanya saat acara Anugerah Collaborative Award 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat, 20 Februari 2026.
Menurut Luthfi, pola pemerintahan kolaboratif menjadi kebutuhan mendesak di provinsi dengan kompleksitas wilayah dan persoalan seperti Jawa Tengah. Karena itu, kemitraan dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta terus diperkuat. Sepanjang satu tahun terakhir, Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan 44 kampus yang berkontribusi melalui riset, gagasan, serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pada 2026, komitmen tersebut kian diperluas. Sebanyak 73 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam momentum yang sama. Di luar itu, sekitar 123 kampus lainnya dijadwalkan menyusul kerja sama serupa guna memperkuat ekosistem pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
Hasil dari pendekatan kolaboratif ini mulai terlihat dalam sejumlah indikator makro. Sepanjang 2025, Jawa Tengah mencatatkan produksi padi sekitar 9,5 juta ton, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional.
Perbaikan juga tampak pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan tercatat 9,39 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di kisaran 4,66 persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 3,34 juta jiwa, turun 21,87 ribu orang dibandingkan Maret 2025, serta berkurang 51,52 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,40 juta orang.
Dari sisi investasi, realisasi sepanjang 2025 menyentuh Rp88,50 triliun, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun. Total proyek yang terealisasi mencapai 105.078 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang.
Luthfi menegaskan, arah kebijakan investasi tetap diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Salah satu investasi yang kita kejar adalah padat karya, ini untuk mereduksi angka pengangguran terbuka, tapi tidak menutup juga untuk padat modal,” katanya.
Untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, Pemprov Jateng juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan berbagai insentif kepada investor, termasuk relaksasi pajak. Insentif tersebut diprioritaskan bagi investasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pendekatan kolaboratif tampaknya akan tetap menjadi strategi utama. Pemerintah provinsi meyakini, ketika pemerintah daerah, dunia akademik, dan sektor swasta bergerak dalam irama yang sama, pembangunan bukan hanya lebih cepat, tetapi juga lebih merata dan berdaya tahan.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
