Jakarta, Tuturpedia.com – Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia mendeklarasikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera, termasuk bagi kaum pekerja.
Komitmen tersebut disampaikan dalam deklarasi akbar yang digelar di Tugu Proklamasi, Kamis (12/2), oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan lima ikrar utama gerakan buruh nasional. Selain dukungan kepada pemerintah, buruh secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Menurutnya, wacana tersebut dinilai inkonstitusional, mencederai semangat reformasi, dan berpotensi melemahkan institusi kepolisian serta posisi Presiden. Ia menegaskan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sesuai amanat reformasi.
Ikrar berikutnya, buruh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang dinilai mampu memberi kepastian hukum, perlindungan berkeadilan, serta menjamin peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Untuk mendorong hal itu, serikat buruh menyiapkan aksi massa besar pada 16–17 Februari 2026.
Gerakan buruh juga menegaskan tetap berada dalam satu garis perjuangan serta berkomitmen menjaga keutuhan Indonesia. Deklarasi ini turut dihadiri sekitar 2.500 buruh dari berbagai daerah.
Selain Andi Gani, hadir pula Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Elly menegaskan ikrar bersama tersebut, khususnya soal posisi Polri dan percepatan pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
“Ikrar kita bertiga di sini, kami akan tetap menjaga supaya Polri berada di bawah Presiden. Undang-Undang juga harus segera disahkan dan harus berpihak kepada buruh,” ujarnya.
