Semarang, Tuturpedia.com — Aspirasi para kepala desa di Kabupaten Banyumas akhirnya sampai langsung ke meja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Melalui audiensi yang digelar di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (5/2/2026), Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” menyampaikan berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi desa-desa di wilayahnya.
Isu yang dibawa cukup beragam. Mulai dari pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) dan bantuan gubernur, kendala pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga polemik relokasi Puskesmas Cilongok II.
Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin, menjelaskan bahwa aspirasi utama berkaitan dengan bantuan keuangan untuk desa. Menurutnya, pemangkasan dana desa yang cukup tajam membuat desa harus mencari alternatif dukungan agar pembangunan tetap berjalan.
“Dana desa sekarang turun drastis. Mau tidak mau, daerah harus ikut memikirkan bagaimana desa tetap bisa membangun. Bantuan gubernur ini jadi sangat penting, paling tidak bisa dibagi lebih merata ke setiap desa,” ujarnya.
Persoalan kedua menyangkut pelaksanaan program KDMP. Di lapangan, sejumlah desa masih terkendala soal status lahan, kebutuhan pengurugan, hingga kesiapan bangunan. Para kepala desa berharap ada kejelasan regulasi, pendampingan, dan pelatihan yang lebih intensif agar program ini tidak justru menjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Tidak semua desa punya tanah kas desa. Ada yang penduduknya sedikit, ada yang lokasinya terpencil. Sementara KDMP harus punya gedung. Ini perlu solusi yang jelas,” kata Saifuddin.
Aspirasi ketiga berkaitan dengan rencana relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebut, sebelumnya sudah ada surat penetapan relokasi tertanggal 19 September 2025 yang menunjuk Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok. Namun belakangan muncul keputusan lain dari Bupati yang memindahkan lokasi relokasi ke tempat berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan langsung menindaklanjutinya. Ia menginstruksikan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas.
Untuk persoalan Bankeu dan bantuan gubernur, Luthfi meminta agar desa-desa yang belum terakomodasi bisa diusulkan melalui anggaran perubahan. Ia menegaskan tidak ingin upaya para kepala desa dalam membangun wilayahnya justru terhambat oleh keterbatasan anggaran.
“Soal bantuan gubernur, tolong diupayakan agar semua desa bisa terakomodir,” tegas Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng, Nadi Santoso.
Terkait KDMP, Luthfi juga memanggil langsung Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan rinci kepada perwakilan kepala desa. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, saat ini terdapat 8.523 KDMP di Jawa Tengah yang sudah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 6.230 atau sekitar 74 persen sudah beroperasi, dengan total anggota sekitar 200 ribu orang dan modal terkumpul mencapai Rp34,1 miliar. Sekitar 17 ribu pengurus KDMP juga telah mengikuti pelatihan secara berkala.
“KDMP ini program nasional. Jangan sampai malah jadi bahan masalah. Pendampingan itu penting. Kalau soal lahan, bisa disesuaikan dengan kemampuan desa, bahkan digabung,” ujar Luthfi.
Sementara untuk persoalan relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur Jateng meminta Dinas Kesehatan Provinsi segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Fokusnya adalah memperjelas alasan pemindahan lokasi relokasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, Luthfi berharap aspirasi kepala desa tidak berhenti di forum audiensi, tetapi benar-benar berujung pada solusi nyata di lapangan.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
