JAKARTA, Tuturpedia.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional: ketimpangan akses dan mutu layanan antara daerah maju dan wilayah terpencil. Kamis, (20/11/2025).
Dalam rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung Nusantara I, beberapa waktu lalu, Edy sapaan akrabnya, menekankan bahwa kondisi geografis Indonesia yang luas tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk gagal memastikan layanan kesehatan yang merata.
Menurut Edy, negara masih memiliki “pekerjaan rumah berat” untuk meningkatkan akses layanan. Ia mengapresiasi pihak swasta dan pemerintah yang mulai menyadari pentingnya kewajiban bersama ini.
SDM Kurang, Fasilitas Lengkap Tak Berguna
Faktor kunci dalam mengatasi ketimpangan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Edy, mengkritik kondisi di mana banyak daerah memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, namun kekurangan tenaga kesehatan yang mumpuni.
Untuk mengatasi masalah ini, ia mendorong pengembangan transformasi pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Edy juga meminta Bupati/Walikota lebih proaktif memanfaatkan beasiswa untuk mengirim tenaga medis belajar spesialis dan kembali mengabdi di daerah asalnya.
“Banyak rumah sakit daerah sebenarnya punya peluang besar memanfaatkan beasiswa bagi tenaga medis, tapi belum banyak yang mengoptimalkannya,” ujar Edy, Kamis (13/11).
Anggaran Jangan Hanya untuk Gedung Megah
Selain SDM, politisi PDI-Perjuangan ini menyoroti alokasi anggaran yang dinilai belum merata. Edy meminta Kementerian Kesehatan fokus memperkuat Rumah Sakit Tipe D dan C di daerah terpencil, alih-alih membangun fasilitas besar di kota-kota utama.
“Perlu dipikirkan matang, jangan sampai kita membangun rumah sakit besar bernilai triliunan, tapi daerah-daerah sulit justru kekurangan fasilitas dasar,” tegasnya.
Inovasi Wajib Masuk Skema JKN
Edy juga mendorong inovasi layanan kesehatan, seperti home visit dan telemedicine, agar dimasukkan ke dalam skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia mencontohkan praktik di Australia, di mana layanan kesehatan keliling dan home care sudah dibiayai oleh negara. Kebijakan ini penting agar Puskesmas bisa lebih aktif dalam pelayanan paliatif dan tidak selalu merujuk pasien ke rumah sakit untuk tindakan sederhana.
Di akhir paparannya, Edy memperingatkan bahwa kesenjangan regulasi antara fasilitas pemerintah dan swasta harus diakhiri demi mewujudkan keadilan bagi semua tenaga kesehatan.
