Jakarta, Tuturpedia.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan uang tunai sekitar Rp1,6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin malam, 3 November 2025. Uang tersebut diduga terkait praktik suap yang bukan pertama kalinya diterima oleh kepala daerah tersebut.
Dalam OTT itu, KPK mengamankan sekitar sembilan orang. Sejumlah uang sitaan ditemukan dalam berbagai pecahan, mulai dari rupiah, dolar Amerika Serikat, hingga poundsterling.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa uang tersebut diduga merupakan bagian dari penyerahan kepada Gubernur Riau dalam rangka pengurusan proyek.
“Dugaan kami, penyerahan uang yang kami temukan ini bukanlah yang pertama,” kata Budi. “Ada dugaan telah terjadi pemberian sebelumnya.”
Diduga Berkaitan dengan Dinas PUPR & PKPP
KPK menduga uang suap tersebut berkaitan dengan kegiatan pemerasan dan suap proyek di lingkungan Dinas PUPR & PKPP Provinsi Riau. Modusnya diduga melibatkan sejumlah pihak yang mengatur proyek konstruksi dan pekerjaan umum di wilayah Riau.
Meski telah melakukan penindakan dan penyitaan uang, KPK belum merilis nama tersangka secara resmi. Keterangan lengkap akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Riau Bukan Pertama Kali Disorot KPK
Dalam beberapa tahun terakhir, Riau tercatat sebagai salah satu provinsi yang paling sering terseret kasus korupsi kepala daerah. KPK menilai perlu ada perbaikan serius dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami mendorong adanya pembenahan dalam pengelolaan pemerintahan di Provinsi Riau,” tegas Budi.
KPK kini mendalami aliran dana, pihak pemberi suap, dan apakah terdapat keterlibatan pejabat lain di lingkungan Pemprov Riau.
Publik Menunggu Pengumuman Resmi Tersangka
KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak yang diamankan. Publik kini menanti pengumuman resmi daftar tersangka serta konstruksi pasal yang akan dikenakan.
Kasus ini kembali membuka mata publik bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam penegakan hukum dan pemerintahan bersih di Indonesia.
Sumber Foto: Istimewa
