Blora, Tuturpedia.com — Ratusan petani tebu di Kabupaten Blora saat ini tengah menghadapi kondisi genting menyusul ditutupnya PT Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan. Sekitar 500 hektare lahan tebu terancam tidak bisa digiling, padahal musim panen berpacu dengan datangnya musim hujan yang membuat akses ke ladang kian sulit.
Kepanikan petani ini langsung direspon cepat oleh lembaga legislatif. Ketua DPRD Blora, Mustopa, segera memimpin audiensi bersama perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Pendopo Pertemuan DPRD Blora, Senin, (20/10/2025).
“Petani tebu saat ini benar-benar pusing. Pabrik GMM tutup, sementara ada isu PG Trangkil Pati juga akan berhenti operasi. Sekitar 500 hektare lahan tebu di Blora belum bisa ditebang, padahal musim hujan sudah mulai. Ini harus segera kita carikan jalan keluar,” ujar Mustopa dengan nada tegas, menekankan perlunya solusi cepat agar petani tidak merugi.
Kejar “Pintu Darurat” ke Bulog dan PG Trangkil
Dalam upaya mencari jalan keluar, DPRD Blora bergerak cepat dengan menghadirkan Direktur Perum Bulog untuk menjajaki kemungkinan kerja sama penyerapan tebu rakyat.
“Kita sudah diskusikan langsung dengan Direktur Bulog. Jawabannya, akan segera dibahas internal untuk mencari skema terbaik pada perbaikan sistem 2026 nanti,” jelas Mustopa. Meski belum ada kepastian langsung, langkah ini membuka harapan baru bagi petani.
Selain itu, Mustopa juga fokus mengupayakan perpanjangan masa giling di Pabrik Gula (PG) Trangkil Pati yang lokasinya berdekatan.
“Kalau masa giling bisa diperpanjang, petani Blora bisa sedikit lega. Setidaknya hasil panen 500 hektare yang belum tertebang bisa terselamatkan,” imbuhnya. Perpanjangan masa giling di PG Trangkil dianggap sebagai solusi jangka pendek paling realistis untuk saat ini.
Akses Sulit, Alat Berat Jadi Kebutuhan Mendesak
Tak hanya soal pemasaran, petani juga menghadapi kendala teknis di lapangan. Mustopa menyampaikan bahwa musim hujan yang mulai turun membuat akses jalan menuju lahan menjadi berlumpur dan sulit dilalui truk pengangkut tebu.
“Petani meminta agar tiap lokasi disiapkan alat berat atau bego untuk membantu akses truk pengangkut tebu, supaya panen bisa tetap berjalan meski kondisi medan becek,” tutur Mustopa, menyoroti kebutuhan mendesak untuk menunjang proses panen.
DPRD Siap Fasilitasi Pertemuan Langsung dengan Menteri
Sebagai langkah terakhir dan terarah, DPRD Blora berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara petani tebu dengan Menteri atau Wakil Menteri terkait. Tujuannya agar keluhan dan harapan petani dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah pusat.
“Kita siap menjembatani aspirasi ini. Petani ingin bicara langsung dengan Menteri atau Wamen, dan DPRD akan bantu fasilitasi. Ini harus ada solusi nyata,” pungkas Ketua DPRD Blora tersebut.
Penutupan pabrik gula GMM Todanan telah menjadi pukulan telak bagi ekonomi lokal. DPRD berharap, langkah-langkah cepat lintas sektor dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan hasil panen ratusan hektare lahan tebu di Blora agar tidak membusuk dan terbuang percuma.
