Blora, Tuturpedia.com — Kebijakan kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora ke luar daerah kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Kritik keras muncul, menilai kunker ke luar kota hanya menghabiskan anggaran secara boros dan minim dampak nyata bagi kemajuan Blora.
Masyarakat dan sejumlah aktivis di Blora menyuarakan tuntutan agar para wakil rakyat lebih memprioritaskan kunker ke dalam wilayah kabupaten. Menurut mereka, fokus pada masalah dan potensi di desa-desa atau kecamatan di Blora akan jauh lebih efektif dan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Selasa, (14/10/2025).
Anggaran Besar, Manfaat Kabur
Sorotan publik ini bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus di masa lalu, termasuk dugaan korupsi kunker fiktif yang menyeret mantan pimpinan dewan, telah menciptakan citra negatif terkait efektivitas pengeluaran anggaran kunker.
“Anggaran yang dikeluarkan pasti besar, apalagi jika ke luar daerah. Tapi apa manfaatnya bagi rakyat Blora? Hasilnya tidak pernah jelas dan tidak pernah dipublikasikan secara transparan,” ujar Yuni, salah seorang tokoh perempuan Blora, yang kini menuntut alokasi anggaran pejabat dialihkan total untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta Kebudayaan.
Hal senada juga disampaikan, Saiful, warga Blora kota ini mendesak agar anggaran fantastis yang dihabiskan untuk biaya perjalanan dinas, penginapan, dan uang representasi kunker luar daerah, dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak di dalam Blora.
Tuntutan ‘Kunker Blusukan’
Desakan beralih ke “kunker blusukan” di dalam kabupaten Blora menjadi harapan utama. Para wakil rakyat diminta untuk lebih sering mengunjungi langsung desa-desa, berinteraksi dengan petani, pelaku UMKM, dan melihat langsung kondisi infrastruktur yang memerlukan perbaikan.
“Masih banyak jalan rusak, sekolah yang butuh perhatian, atau masalah kesejahteraan masyarakat di pelosok Blora. Jika anggaran kunker luar kota bisa dipakai untuk membiayai kunker ke desa-desa, hasilnya pasti lebih terasa,” ungkapnya.
Tanpa adanya transparansi dan hasil yang konkret dari setiap kunker, lanjutnya kembali, stigma “buang-buang anggaran” dikhawatirkan akan terus melekat pada kinerja dewan, sekaligus mengikis kepercayaan publik.
“Kami sebagai masyarakat kini menanti tindakan nyata dari para pucuk pimpinan maupun anggota DPRD Blora untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memajukan daerah, dimulai dengan mengelola anggaran secara bijak dan tepat sasaran,” tegasnya.
