Jakarta, Tuturpedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi nasional kini berada di ambang krisis kepercayaan. Bukan lagi soal anggaran, tetapi soal kualitas dan keamanan pangan yang terus memakan korban. Selasa, (30/09/2025).
Menurut Sulistya, salah satu pengamat MBG, menuturkan bahwa data terbaru menunjukkan lonjakan kasus keracunan makanan di berbagai daerah, memaksa beberapa wilayah bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Insiden ini membunyikan alarm keras: program yang dimaksudkan untuk menyehatkan generasi penerus bangsa, justru menjadi sumber bahaya. Bukan memperhatikan aspek bahan baku dan pengolahan serta para pekerja yang sudah bersertifikasi di bidang makanan, justru lebih mementingkan keuntungan bisnis,” ucapnya.
Konflik Cepat vs. Kualitas
Kritik tajam diarahkan pada Dapur-dapur dan rantai pasok yang terlibat MBG, Dirinya, tak menampik jika dugaan kuat mengarah pada adanya praktik pemangkasan standar operasional dan higienitas demi mengejar volume produksi yang masif dan target keuntungan cepat.
“Dengan alokasi dana triliunan rupiah dan target jutaan penerima manfaat per hari, MBG telah menjadi pasar raksasa bagi perusahaan katering, bukan lagi untuk UMKM. Dan, peluang bisnis yang menggiurkan ini disinyalir telah mengaburkan fokus utama program:
keselamatan dan gizi optimal anak,” ungkapnya.
“Dan laporan di lapangan mengungkap temuan mencengangkan, mulai dari penggunaan bahan baku yang tidak segar (termasuk daging atau unggas yang sudah berbau) hingga proses pengolahan di dapur yang jauh dari standar kebersihan pangan,” ungkapnya kembali.
Tuntutan Audit Total dan Transparansi
Lebih lanjut pihaknya, akan membentuk tim independen bersama para pengamat dan aktivis anak mendesak Pemerintah segera melakukan audit total dan transparan terhadap seluruh mata rantai MBG di seluruh daerah-daerah.
“Ini bukan hanya tentang menghukum penyedia makanan yang gagal, tetapi memastikan sistem pengawasan dan standar kualitas (termasuk sertifikasi higienitas) benar-benar ditegakkan, bukan sekadar formalitas administrasi,” bebernya.
Lapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ia, juga menambahkan bahwasanya dalam waktu dekat bakal berkirim surat ke Komnas HAM untuk menyikapi permasalahan tersebut.
“Saya menegaskan bahwa “kepentingan terbaik untuk anak” harus menjadi prinsip tertinggi. Jika program MBG diteruskan tanpa perbaikan fundamental dalam keamanan pangan, maka risiko kesehatan jangka panjang pada anak-anak akan jauh lebih merusak dibandingkan manfaat gizi sesaat yang dijanjikan. Jangan biarkan keuntungan bisnis menjadi ‘menu utama’ yang mengancam kesehatan generasi masa depan,” tutupnya.
Penulis: Lilik Yuliantoro || Editor: Permadani T.
