Jakarta, Tuturpedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali menuai sorotan. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak agar program ini dihentikan sementara, menyusul sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Desakan JPPI: Evaluasi Menyeluruh
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menilai masalah dalam MBG bukan sekadar teknis distribusi atau pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah sistemik.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi masalah sistemik di tubuh BGN (Badan yang menangani program MBG). Keselamatan dan pertumbuhan anak tidak boleh dikorbankan demi target politik program,” ujar Ari dalam keterangannya.
JPPI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum kembali dijalankan, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Komisi IX DPR: Bukan Wewenang Kami untuk Menghentikan
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa penghentian program MBG bukanlah ranah langsung Komisi IX.
“Komisi IX tugasnya mengawasi dan mengevaluasi BGN agar kasus keracunan tidak terulang. Tapi keputusan menghentikan program ada di tangan Presiden,” kata Charles.
Ia menambahkan, Komisi IX tetap akan menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan MBG. Namun, keputusan akhir mengenai kelanjutan atau penghentian program tetap berada pada Presiden.
Charles juga menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan MBG sebagai program strategis nasional dengan anggaran yang sudah disiapkan. Karena itu, wewenang penuh ada di tangan Presiden untuk menentukan apakah program ini akan tetap berjalan atau dihentikan.
“Komisi IX bisa memberi rekomendasi, tapi Presiden yang memutuskan. Program ini strategis, karena itu harus ada evaluasi serius agar kejadian keracunan tidak lagi terjadi,” jelas Charles.
Polemik MBG kini berada di persimpangan: di satu sisi, JPPI menuntut penghentian total demi keselamatan anak-anak; di sisi lain, DPR menegaskan bahwa mereka hanya berwenang mengawasi, sementara keputusan final ada di tangan Presiden.
Dengan situasi ini, publik masih menanti langkah evaluasi yang akan ditempuh pemerintah untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar aman dan tepat sasaran.
Sumber foto: Istimewa
Penulis: Permadani T. || Editor: Permadani T.
