Jakarta, Tuturpedia.com — Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu menunjukkan sikap negarawan setelah melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Keputusan ini dianggap menepis anggapan bahwa Prabowo masih menyimpan dendam atas masa lalu, khususnya terkait peristiwa 1998.
Peneliti dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai pelantikan tersebut sarat makna. Menurutnya, Prabowo menunjukkan bahwa dirinya tidak mengedepankan rasa sakit hati maupun dendam pribadi dalam menjalankan pemerintahan.
“Pelantikan ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo tidak pendendam. Beliau mengutamakan profesionalisme, pengalaman, dan kebutuhan negara di atas kepentingan pribadi,” ujar Edna Caroline.
Latar Belakang Hubungan Prabowo dan Djamari
Djamari Chaniago bukan sosok baru dalam lingkaran militer Prabowo. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP), institusi yang pada tahun 1998 merekomendasikan pemecatan Prabowo dari dinas militer. Peristiwa ini sempat memunculkan anggapan bahwa hubungan keduanya renggang.
Namun, sejarah mencatat adanya hubungan kedekatan di masa lalu. Djamari adalah senior Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan saat ini) di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Bahkan, Djamari pernah menjadi komandan bagi Prabowo saat menjalani pendidikan militer.
Rekonsiliasi di Panggung Politik
Keputusan Prabowo melantik Djamari dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi. Alih-alih menjadikan masa lalu sebagai beban, Prabowo dinilai lebih mengutamakan pengalaman panjang Djamari di bidang militer dan keamanan.
“Prabowo memahami bahwa seorang pemimpin harus bisa berdamai dengan masa lalu. Ini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang matang,” kata Edna.
Pelantikan ini juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo ingin membangun kabinet solid berbasis profesionalisme, bukan sekadar loyalitas politik.
Bukti Sikap Negarawan
Dengan memilih Djamari, Prabowo seolah ingin menegaskan bahwa dendam tidak bisa menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Rekonsiliasi ini juga dinilai dapat memperkuat stabilitas politik sekaligus menunjukkan kedewasaan dalam bernegara.
Edna menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini yang menuntut pemimpin mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas ego pribadi.
“Ini bukan hanya soal posisi menteri, tetapi juga pesan moral bahwa kepemimpinan sejati adalah ketika seseorang bisa memaafkan dan bergerak maju,” tutup Edna.
Penulis: Permadani T. || Editor: Permadani T.
