Jateng, Tuturpedia.com – Pemerintahan Kecamatan Blora Kota, kabupaten Blora Jawa Tengah, sedang giat memantapkan langkah konkret untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan target yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Langkah-langkah ini mencakup berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan mencegah terjadinya stunting di wilayah tersebut.
Komitmen penuh dari pemerintahan setempat tercermin dalam upaya mereka untuk mengimplementasikan program-program kesehatan masyarakat yang dapat secara langsung berdampak pada penurunan angka stunting.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Camat Blora kota, Hadi Praseno, melalui Sekcamya, Isti Nuratri, saat dihubungi oleh Tuturpedia pada Jumat (24/5/2024).
“Jadi begini, dulu untuk penimbangan itu kan hanya 80%. Lha sekarang semuanya harus ditimbang by name/dress. Sehingga ada yang 20% ini kan belum terdata. Nah ketika 100% itu didata maka akan kelihatan, muncul ‘o ternyata jumlah stunting itu meningkat dari 3 sekian menjadi 5,9,” paparnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan pada Selasa, (21/05) kemarin, Pemerintahan Kabupaten Blora telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di pendopo kantor Kecamatan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati bersama steak holder yang ada.
“Yang diharapkan dari Bu Wabup itu adalah tim TPPS kecamatan itu nanti berperan untuk satu pemikiran, bahwa itu adalah investasi masa depan,” ungkapnya.
Sebab, penanganan stunting agak berbeda jika dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat terlihat, seperti pembangunan jalan, selokan.
“Tapi kalau untuk stunting itu adalah pembangunan non fisik tidak bisa di lihat secara semisal ‘ini sudah berhasil, Ndak. tapi nanti pada waktunya itu oh iya, baru kelihatan,” terangnya. .
Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa ada beberapa sasaran yang harus dientaskan. Sasaran utamanya adalah terkait dengan calon pengantin.
“Nah calon pengantin itu kalau berdasarkan informasi dari kepala KUA kemarin, bahwa memang masih ada perkawinan dini, putri itu 15 tahun, yang laki laki 16 tahun. Terus faktor lainnya juga sudah berisi (hamil) dulu. Nah, itu jadi mau nggak meluluskan, tidak memberikan ijin itu gimana, karena pengantin sudah hamil,” terangnya.
“Terus kemudian lagi ibu hamil harus diukuri lah lingkaran atas, jangan sampai ibu yang kekurangan energitoris itu di biarkan. Soalnya ibu itu kalau ada yang kurang darah dikasih obat kurang darah, nggak mau minum. Jadi harus dipantau, harus ada pendampingan keluarga,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap kepada generasi remaja (genre), bisa memberikan informasi atau pemahaman kepada sebayanya terkait dengan pernikahan dini.
Kemudian, terkait dengan bantuan telur, lanjutnya kembali, agar benar-benar diberikan kepada anaknya, dan tidak untuk dikonsumsi dewasa. Jika hal ini dilakukan, dipastikan zero stunting dapat terwujud.
“Genre itu bisa memberikan informasi teman sebaya, supaya mencegah pernikahan dini. Kalau stunting ada bantuan telur jangan dimakan orang-orang rumah, bapaknya cari kerja, nggak ada lauk malah di ceplok. Justru sasarnya pada stunting malah nggak tercapai. Jadi pada intinya, TPPS kecamatan, kelurahan dan desa, kabupaten itu satu visi, sama-sama untuk menuntaskan atau memperkecil dari stunting. kalau mungkin malah zero stunting,” tutupnya.***
Adv Dinkominfo Blora
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro
Editor: Nurul Huda
