Tuturpedia.com – Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pembahasan rapat internal dengan Presiden Jokowi yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dikutip Tuturpedia.com pada Kamis (25/4/2024), salah satu masalah yang menjadi sorotan Menteri AHY dan Presiden Jokowi ialah mengenai status lahan yang masih belum jelas.
Pria berusia 45 tahun ini menyebut ada sekitar 2.086 hektare yang sampai saat ini masih belum clear (jelas) untuk digunakan pembangunan IKN.
“Di antara sejumlah hal tadi tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear, untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN,” ujar AHY.
Lebih lanjut, 2.086 hektare tanah ini dikatakan masih ditinggali oleh masyarakat di sekitarnya. Hal itulah yang kemudian dilaporkan oleh suami dari Annisa Pohan ini.
“Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Nanti bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kepala OIKN, ada beberapa bidang lahan tadi yang memang perlu segera dituntaskan,” lanjutnya.
Adapun terkait permasalahan ini, pemerintah perlu untuk melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme, termasuk ganti rugi.
Jokowi sendiri meminta agar penyelesaian tentang lahan warga bisa dilakukan dengan pendekatan yang baik dan juga humanis tanpa merugikan masyarakat.
Senada dengan yang disampaikan oleh Jokowi, AHY juga mengungkapkan harus ada skema yang dijalankan untuk mengatasi masalah ini termasuk soal penggantian rugi pada masyarakat.
“Ada mekanisme atau skema yang harus kita jalankan yaitu ee dampak sosial kemasyarakatan, penggantian kepada masyarakat yang memang telah menghuni atau berada di lokasi-lokasi tersebut,” jelasnya.
Dari 2.086 hektare tanah yang bermasalah, tidak semua yang menjadi prioritas, beberapa yang diprioritaskan adalah pengendali di lokasi banjir Sepaku dan lokasi pembangunan jalan tol.
“Sebetulnya dari 2086 hektare tersebut tidak semua, yang menjadi prioritas yang pertama adalah pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasnya kurang lebih 2,75 hektare ada kurang lebih 22 bidang tanah. Yang kedua itu di lokasi yang akan dilewati atau menjadi pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, pada segmen 6A dan 6B itu kurang lebih luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah,” terang AHY.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
