Tuturpedia.com – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan ikut memberikan tanggapan soal polemik KJMU, menurutnya beasiswa harus diberikan sampai tuntas.
Dikutip Tuturpedia.com, Sabtu (9/3/2024), mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan turut buka suara terkait permasalahan pemutusan sepihak Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) oleh Pemprov Jakarta.
Anies mengatakan jika pemberian beasiswa harus secara tuntas sampai si penerima selesai kuliah.
“Begini, ketika kita membantu anak untuk belajar dengan beasiswa, maka proses pemberian beasiswa itu harus sampai tuntas,” jelas Anies.
Namun apabila ada perubahan, maka yang harus dilakukan pemprov ialah dengan tidak melakukan rekrutmen baru.
“Apabila terjadi perubahan, maka caranya itu dengan tidak melakukan rekrutmen baru, sehingga tidak ada peserta baru tapi mereka yang sedang kuliah dan sedang dibiayai negara harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas. Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak meneruskan maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru tapi yang sudah masuk ke dalam penerima harus mereka dibiayai sampai tuntas,” lanjutnya.
Anies menegaskan, para penerima tersebut memang membutuhkan beasiswa, sehingga jika dilakukan pemutusan sepihak, maka para penerima ini akan terbengkalai.
“Kalau tidak, mereka akan terbengkalai karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan karena itulah mereka terima dukungan beasiswa,” ungkap Anies.
Adapun menurutnya, hal menyelesaikan program KJMU yang sudah berjalan dan tak melakukan rekrutmen baru merupakan prinsip dari pengelolaan negara serta pengelolaan program.
“Ini prinsip sederhana dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan program jadi seperti kalau Anda mengulas sekolah terus sekolahnya dinyatakan sudah mau ditutup, maka caranya jangan terima siswa baru tapi siswa yang sudah ada dituntaskan. Kalau memang tidak bisa disiapkan tempat baru ke mana dia harus belajar supaya tidak terbangkai,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan jika tidak begitu akan ada banyak orang tua dan anak-anak yang menderita akibat kebijakan yang diterapkan.
“Kalau tidak ada begitu, banyak orang tua anak-anak yang malah menderita akibat kebijakan,” pungkasnya.
KJMU sendiri merupakan program besutan Anies ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengaku KJMU mereka dicabut. Keluhan mahasiswa itu disampaikan melalui akun sosial media X hingga viral.
Sementara itu, menanggapi viralnya soal polemik KJMU, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun memberikan penjelasan, di mana pihaknya Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan penerima bantuan sosial pendidikan berdasarkan pada data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Soal KJMU, KJP. Jadi KJP, KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sudah disahkan di November dan Desember 2023 oleh Kementerian Sosial,” kata Heru Budi.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
