Jelang Pemilu 2024, MUI Ingatkan Masyarakat soal Hukum Golput: Haram

Tuturpedia.com – KH M Cholil Nafis selaku Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah mengajak masyarakat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya pada gelaran pemilu 2024 mendatang. 

Dikutip Tuturpedia.com dari laman MUI pada Minggu (17/12/2023), Kiai Cholil menegaskan bahwa masyarakat yang memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih siapa pun pada pemilu hukumnya adalah haram. 

Berkenaan dengan hukum golput ini,  Kiai Cholil pun menerangkan jika MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban memilih pemimpin.

“Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama,” ujar Kiai Cholil. 

Menurut Kiai Cholil, mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu disebut tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa ini. 

Oleh karena itu, Kiai Cholil dengan tegas mengajak masyarakat agar tidak golput, terutama, dalam memilih satu dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri di ajang Pilpres 2024.

Menurutnya, apabila masyarakat tidak memilih satu dari tiga calon presiden yang ada, maka Indonesia bisa kacau.

“Indonesia tanpa presiden pasti kita kacau. Kacau itu lebih buruk daripada pemimpin yang tidak ideal itu, karena pemimpin yang tidak ideal itu masih bisa kita kontrol melalui DPR, isu masyarakat masih bisa,” lanjutnya.

Kiai Cholil kemudian menegaskan bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih mempunyai tanggung jawab untuk mencoblos dan memilih siapa presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia ke depannya. 

“Kita meminta pilihlah salah satu dari yang tiga. Mau nomor satu, dua, dan tiga silahkan mana yang sesuai, kita sudah lihat dari visi misinya, debatnya siapa yang ngomongnya lebih bagus, mana yang lebih konsisten melaksanakannya,” tutur Kiai Cholil. 

Ia pun berharap agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya guna mencari sosok presiden dan wakil presiden yang dirasa ideal untuk memimpin Indonesia ke depan.

“Jadi pemimpin adalah cermin dari masyarakat. Oleh karena itu, apa pun alasannya tidak boleh tidak memilih di pemilu yang akan datang (Pemilu 2024). Jadi harus memilih,” pungkasnya.***

Penulis: Sri Sulistiyani

Editor: Nurul Huda