Tuturpedia.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah harus dapat diperoleh dan diakses dengan mudah oleh semua kalangan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Hal ini karena keterbukaan informasi adalah salah satu pilar terpenting dari good governance atau tata kelola yang baik,” kata Menparekraf Sandiaga Uno, seperti yang dilansir dari Laman Kemenparekraf pada Selasa (24/10/2023).
Hadir dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik di Ballroom Sumba Hotel Borobudur, Jakarta, Menparekraf juga sampaikan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif adalah salah satu sektor yang inklusif.
Dengan demikian, harus bisa memberikan akses yang luas, salah satunya terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Karenanya kami sudah berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang inklusif, setara tanpa keterbatasan,” tegas Sandiaga.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kasong mengungkapkan jika masyarakat yang masuk ke kelompok rentang kerap dianggap bukan sasaran yang strategis dan menguntungkan bagi industri komersial.
Pasalnya, representasi mereka dianggap kecil, sehingga cenderung menjadi kelompok yang termarjinalkan.
“Maka dari itu, kalau bukan kita yang merangkul dan memberikan perhatian khusus kepada mereka maka prinsip inklusif tidak akan terwujud. Semoga instansi pemerintah semakin memperhatikan prinsip kesetaraan dalam memberikan informasi publik. Karena tidak seharusnya ada satu orang pun yang terlewatkan,” jelas Usman.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia menerangkan berdasarkan hasil survei, sebanyak 59,4% responden disabilitas sensorik (netra dan rungu) menyatakan bahwa media yang ada belum cukup memberikan akses kepada mereka.
“Oleh karena itu, badan publik perlu menyediakan buku dan media cetak khusus yang menggunakan braille,” jelasnya.
Selanjutnya, Dante menyampaikan jika perangkat ICT harus dirancang untuk mempermudah, salah satunya yaitu talking computer (komputer bicara) untuk penyandang tunanetra.
Komputer ini dilengkapi dengan aplikasi JAWS (Job Access with Speech) yang dapat membaca setiap tulisan yang muncul di layar.
Oleh karena itu, penting bagi badan publik untuk memahami karakteristik masyarakat supaya mampu menyesuaikan metode komunikasi yang akan digunakan dengan cermat, baik secara konvensional atau digital.
Pada pertengahan forum, Biro Komunikasi Kemenparekraf menyerahkan penghargaan kepada PPID di lingkungan Kemenparekraf yang memperoleh predikat sebagai PPID pelaksana dengan kualifikasi informatif tahun 2023, antara lain Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Makassar, dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.***
Penulis: Ixora F
Editor: Nurul Huda
